Tim Media Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, membantah pernah melontarkan pernyataan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memata-matai masjid.
Eva mengaku hanya meminta kepada penyelenggara dan pengawas Pemilihan Presiden 2014 untuk menegakkan Undang-Undang Pemilu yang antara lain tempat ibadah seperti masjid dan gereja, sekolah, fasilitas umum harus steril dari kampanye politik apalagi kampanye hitam.
Hal tersebut ia kemukakan terkait adanya laporan dari relawan-relawan pendukung Jokowi-JK di Jawa Barat dan Jakarta tentang beredarnya selebaran dan tabloid OBOR RAKYAT di masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren yang bernuansa SARA dan mendiskreditkan pasangan Jokowi-JK.
Kampanye hitam tersebut menurut laporan relawan, juga terdapat dalam khotbah-khotbah yang sekali lagi, mendiskreditkan pasangan Jokowi-JK dengan kalimat-kalimat SARA.
"Seharusnya MUI mengecam penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye politik," kata Eva dalam siaran persnya (Sabtu, 31/5).
Menurut Eva, tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum haruslah steril dan netral dari aktivitas kampanye sesuai amanat UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pasal 41 c dan h. "Semua warga negara termasuk calon presiden dan tim suksesnya wajib mematuhi undang-undang tersebut," kata Eva.
Pelaksanaan undang-undang tersebut juga wajib dan dapat diawasi oleh seluruh warga negara Indonesia agar netralitas tempat ibadah tetap terjaga.
"Seluruh WNI berhak beribadah secara tenang dan bebas di tempat-tempat ibadah tersebut. Masyarakat yang menengarai pelanggaran dapat melaporkan ke Panwas disertai bukti-buktinya," kata Eva.
Kepada
Rakyat Merdeka Online sebelumnya, Eva Sundari mengaku sudah mendengar instruksi Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur agar kader Banteng yang muslim harus memantau materi ceramah khatib Jumat.
"Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif. Serangan ke Jokowi-JK minta ampun, fitnah, bahkan beberapa penceramah melakukan kampanye hitam secara masif," jelasnya.
Selain itu, Eva menambahkan, di beberapa masjid di Cirebon, Jawa Barat, juga beredar tabloid terbitan Obor Rakyat yang menulis soal capres boneka. Tabloid tersebut tidak ada alamatnya.
"Karena itu tampaknya, teman-teman mulai mikir kok masjid jadi tempat menyebarkan fitnah, serangan. Jadi diperlukan pemantauan. Kalau bisa direkam agar supaya masjid tidak dikotori fitnah. Kita kumpulin, seperti tabloid penerbit Obor Rakyat, lalu dilaporkan nanti," ungkapnya.
Menurutnya, instruksi yang sama bukan tidak mungkin akan berlaku untuk seluruh kader muslim di seluruh Indonesia. "Yang punya ide itu Jaktim dulu. Bukan tidak mungkin diikuti seluruh (Indonesia). Karena di Jabar sangat meluas," tandasnya.
Sebelumnya, instruksi itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani lewat akun Twitter @news_pdip kemarin.
"Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpda kader dan pendukung#JKWJK yang muslim untuk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."
[zul]
