Kemarin beredar surat palsu permohonan penangguhan pemanggilan yang seolah-olah dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menilai bahwa surat tersebut memang palsu. "Surat itu formatnya tidak benar," jelas Prijanto pagi ini (Jumat, 30/5).
Lalu siapa yang membuat surat tersebut?
Prijanto tidak yakin surat tersebut dibuat oleh lawan Jokowi, yaitu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Apalagi, pasangan partai yang didukung Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar dan PBB tersebut sudah menegaskan tidak mungkin melakukan hal demikian. Karena mereka mengharamkan kampanye hitam.
"Tidak ada tanda-tanda mengarah itu. Semua Timses membantah," jelasnya.
Prijanto juga tidak melihat surat tersebut dibuat sendiri oleh tim Jokowi-JK dengan maksud misalnya agar terkesan dizalimi. "Di tim ini (JKW-JK) banyak intelijen. Sementara ini (yang buat surat) intelijen kacangan. Jadi nggak mungkin mereka (tim Jokowi) yang buat," ungkap dia.
Dia curiga, malah ada pihak ketiga yang mengeluarkan surat tersebut untuk memperkeruh suasana.
"Hati-hati, kita hidup dalam alam globalisisi. Negara asing tidak ingin Indonesia besar dan pemimpinnya kuat. Memang globalisasi harus ada kerjasa sama, tapi sesungguhnya satu negara pesaing bagi yang lain. Bisa saja ada orang orang yang jeli melihat ini bagus karena (para pemimpin Indonesia) akan jadi tuduh-menuduh," tegasnya.
Karena itu dia meminta semuanya untuk mewaspadai terhadap upaya memecah belah kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia.
[zul]
