Menelaah Delapan Program Visi Ekonomi Kerakyatan Prabowo-Hatta

DUA pasang calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia yang akan berkontestasi di pemilu presiden 9 Juli 2014 mendatang, yakni pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Kedua pasangan capres dan cawapres tersebut sudah mendaftarkan dirinya di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (20/5/2014) lalu, dan kedua pasangan capres-cawapres tersebut pun sudah melengkapi dan menyerahkan visi misi pencalonannya. Dikedua visi misi pasangan capres dan cawapres tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

Diantaranya, pasangan Prabowo-Hatta yang mengusung visi misi “Ekonomi Kerakyatan” dengan delapan program yang ditawarkan kepada masyarakat dan bangsa ini yaitu: (1.) Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM. (2.) Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lain untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil dan menengah. (3.) Mendirikan Bank Tani dan Nelayan. (4.) Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional. (5.) Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh. (6.) Mengalokasikan APBN minimum Rp 1 miliar/desa/kelurahan per tahun langsung ke desa/kelurahan dan mengimplementasikan Undang-undang Desa. (7.) Mendirikan lembaga tabung haji. (8.) Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses, dan penguasaan lahan.

Jika ditelaah lebih jauh, visi misi ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo-Hatta lebih memprioritaskan peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional, serta membangun kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Persoalan ekonomi domestik, sepanjang perjalanan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, persoalan yang dihadapi adalah menyangkut semakin mengecilnya kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia. Khususnya dalam bidang kesedian pangan dalam negeri. Dimana produk-produk pangan yang semestinya bisa diatasi oleh bangsa sendiri, ternyata banyak yang didatangkan dari luar negeri. Hal tersebut disebabkan adanya penyempitan lahan tani, yang diakibatkan oleh peralihan fungsi lahan yang dijadikan dan didirikan pabrik industri tektil serta semakin banyak lahan yang didirikan perumahan-perumahan dipedesaan oleh para investor asing dan domestik demi kepentingan pribadinya. Seperti yang terjadi dibeberapa daerah di Jawa Barat yaitu di kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Sehingga penyempitan lahan dengan akselerasi yang masif dari tahun ke tahun akan mengikis kemampuan anak negeri memproduksi beras, jagung, kedelai dan lain sebagainya.

Sebab, untuk produk komoditas seperti kedelai, dan produk pangan lainnya, terutama yang pokok seperti beras, jagung, menjadi prioritas pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Sebab pencetakan sawah baru harus diwujudkan secara nyata dan bukan sekadar dijadikan tawaran politis semata selama kampanye.

Seperti yang disampaikan pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menilai visi misi ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo-Hatta adalah poin plus baginya untuk merebut suara hati rakyat untuk memilihnya pada Pilpres 9 Juli mendatang.

Dari penelaahan sekilas mengenai delapan program visi ekonomi kerakyatan yang diakan dijalankan Prabowo-Hatta ketika pasangan tersebut didaulat rakyat menjadi pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 mendatang sepertinya tidak menjadi masalah bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Oleh karena itu yang menjadi tugas kita bersama sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pesta demokrasi lima tahunan pemilu presiden 9 Juli mendatang untuk mengawal tentang realisasi dari program ekonomi kerakyatan rakyat yang akan dijalankan Prabowo-Hatta dalam masa lima tahun kedepan.****

Duy Nurdiansyah,
Aktivis GP Ansor, tinggal di Jalan Perigi Nomor 24 RT 02/08 Kelurahan Bedahan, Depok