Berita

Jangan Sampai Masalah Outsourcing Jadi Beban Pemerintahan Mendatang

SABTU, 24 MEI 2014 | 21:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ribuan pendukung Dahlan Iskan yang tergabung dalam Relawan Demi Indonesia (ReDI) akan mendeklarasikan dukungan pada Joko Widodo-Jusuf Kalla pasangan capres-cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 ini.

Mendengarkan kabar tersebut tersebut, (Baca: Lebih dari 10 Ribu Pendukung Dahlan akan Deklarasikan Dukungan pada JKW-JK),  darah anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh, mendidih.

Pasalnya, persoalan outsourcing (OS) di perusahaan BUMN belum selesai, bahkan semakin carut marut. Hal itu seharusnya menjadi perhatian dan fokus kerja Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN.


"Dukungan Dahlan Iskan untuk Jokowi-JK perlu diapresiasi. Namun urgensi dari masalah outsourcing di BUMN tidak boleh dianggap sebagai isu yang sepele," jelas Poempida yang juga timses JKW-JK, malam ini (Sabtu, 24/5).

Jika masalah outsourcing di perusahaan-perusahaan tidak dapat diselesaikan, dia menjelaskan, akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

Padahal menurutnya, Dahlan Iskan sebenarnya dapat meminta Presiden SBY mengeluarkan keputusan hukum dalam bentuk Inpres dalam menyelesaikan masalah outsourcing  secara totalitas. Namun Dahlan Iskan dinilai sampai saat ini tidak mempunyai keinginan serius menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, dan nasib ratusan ribu pekerja outsourcing menjadi tidak jelas.

"Jika memang Dahlan Iskan serius dalam mendukung Jokowi-JK, Selesaikanlah masalah outsourcing BUMN ini," demikian Poempida. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya