Penyebaran anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran sebagaimana temuan Indonesian Corruption Watch (ICW), diamini berbagai pihak.
Menurut Kepala Divisi Pendidikan Politik Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Ramadhan Isa, bukan pendataannya saja yang tidak benar, program KJP belum berjalan maksimal karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih banyak mengurusi kepentingan golongan.
"Mereka tidak fokus memikirkan kepentingan masyarakat. Sekarang Walikota dan Gubernur sedang fokus memikirkan kepentingan politiknya. Jadi inilah yang menjadi penyebab
mengapa program mereka tidak berjalan dengan benar," ujar pria yang akrab disapa Dhani tersebut.
mengapa program mereka tidak berjalan dengan benar," ujar pria yang akrab disapa Dhani tersebut.
Tak hanya KJP, program-program lain yang digembar-gembor Pemprov DKI pun diyakini Dhani pasti terbengkalai karena gubernurnya sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan golongan. Padahal, program KJP ini berhubungan dengan dana dalam jumlah besar. Seharusnya, Pemprov lebih konsen memperhatikannya.
"Ini artinya kinerja Jokowi dan wakilnya Ahok tidak profesional karena sudah terlihat bahwa mereka tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Makelar makelar politik sudah pasti bermain, siapa yang memilih Jokowi saat Pilkada lalu, mendapat prioritas," tuding aktivis muda Nahdlatul Ulama ini.
Berdasarkan data ICW melalui metode penelitian Citizen Report Card (CRC) ditemukan 19,4 persen dari penerima KJP 2013 tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berhak menerima program KJP yang berarti sekitar 78.570 warga dari jumlah 405 ribu warga.
"KJP meleset 19,4 %dari total 405 ribu penerima KJP 2013. Hal ini terjadi karena penerimaKJP ternyata tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sesuai denganjuknis KJP," jelas Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri pekan lalu.
Menurut Febri, 19,4 persen penerima KJP yang tidak tepat sasaran ini berasal dari jenjang pendidikan SD/MI (14,6 persen), SMP/MTs (3,4 persen), dan SMA/MA/SMK (1,4 persen).
Riset ini dilaksanakan sejak 3 Februari hingga 17 Maret 2014 melalui metode Citizen Report Cards (CRC).
"Dengan metode CRC, ICW membagi kelompok siswa miskin menjadi 2 kelompok, siswa penerima KJP 2013 dan siswa miskin non penerima KJP," papar Febri.
[wid]
