Berita

Marzuki Alie

Wawancara

WAWANCARA

Marzuki Alie: Kalau Demokrat Korupsi Bersama Tentu Sudah Menjadi Partai Kaya

KAMIS, 05 DESEMBER 2013 | 09:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Demokrat mempersilakan KPK memproses Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana bila ada bukti keterlibatan mereka dalam kasus dugaan korupsi SKK Migas.
.
Sejauh ini, pemeriksaan kedua kader Partai Demokrat sebagai saksi dalam kasus bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini itu masih dianggap wajar.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Allie kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.


“Pemeriksaan itu wajar saja. Pak Jero kan dipanggil untuk dimintai keterangan karena sebagai menteri yang berwenang menentukan kebijakan. Begitu juga Pak Sutan yang bermitra kerja dengan SKK Migas, “ kata Marzuki Alie.

Menurut Ketua DPR itu, pemanggilan kader Demokrat sebagai saksi merupakan langkah positif. Sebab, Demokrat diberi kesempatan untuk ikut berperan membongkar kasus korupsi yang merugikan negara.

“Jangan heboh dulu. Ini kan sejalan dengan komitmen kami sejak awal untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Berikut kuipan selengkapnya:

Apa langkah Partai Demokrat dengan pemanggilan Jero Wacik dan Sutan Bhatoegana?
Kami tidak mengambil langkah apapun mengenai pemeriksaan Pak Jero Wacik dan Pak Sutan. Sikap kami kan sudah jelas, Partai Demokrat berkomitmen secara aktif dalam memberantas korupsi.

Mau siapapun di Partai Demokrat kalau terlibat kasus korupsi, tidak akan kami bela. Kami tidak akan intervensi aparat penegak hukum untuk membela kader-kader kami. Kalau memang ada kader partai yang terlibat korupsi dan ada buktinya, silakan saja aparat penegak hukum memprosesnya.

Demokrat akan langsung mencopot jabatan kadernya jika sudah menjadi tersangka agar fokus menghadapi tuduhan hukum. Ini sebagai bukti kami komitmen untuk memberantas korupsi. Kita tidak pernah menggunakan kekuasaan yang kita miliki untuk menutupi kasus korupsi.

Bagaimana kalau Jero Wacik jadi tersangka?
Saya tidak mau berandai-andai. Biar KPK yang menyelidiki hal itu. Kami menyerahkan semuanya kepada KPK untuk memprosesnya. Intinya Pak Jero dan seluruh kader Demokrat sudah bersikap untuk bertindak kooperatif terhadap penegak hukum. Silakan saja kalau KPK membutuhkan keterangan kader Demokrat.

Bukankah sudah pernah ada sprindik yang bocor soal Jero Wacik menjadi tersangka?
Kan itu sudah terbukti palsu. Buktinya sekarang Pak Jero Wacik masih diperiksa sebagai saksi. Kita tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan. Silakan KPK memprosesnya bila ada bukti.

Apa tidak khawatir kasus ini mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat?

Tidak. Saya yakin masyarakat sudah paham kalau korupsi itu perbuatan oknum, tanggung jawab pribadi. Tidak ada korupsi secara kelembagaan.

Banyak kader Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi, ini bagaimana?

Ini adalah konsekuensi karena saat ini Demokrat adalah partai penguasa. Kami memiliki peran sebagai pengambil kebijakan. Makanya banyak kader kami yang dianggap tahu tentang suatu kasus dan dijadikan saksi.  Kalau korupsi dilakukan Demokrat secara bersama-sama, tentu saat ini kami sudah menjadi partai kaya.

Kenyataannya selama Pak SBY berkuasa sembilan tahun ini, Demokrat belum punya kantor tetap.

Masyarakat kan tidak berpikir seperti itu?

Saya berharap agar masyarakat tidak langsung berpikiran negatif terhadap Demokrat. Saksi itu kan dipanggil karena dianggap tahu, mendengar tentang sesuatu. Belum tentu bersalah. Kecuali, sudah terbukti melakukan korupsi.

Bagaimana dengan Sutan Bhatoegana?
Kalau memang ada buktinya menerima uang THR dari SKK Migas, ya silakan KPK memprosesnya. Kami tidak akan melindunginya. Itu komitmen kami, itu komitmen SBY.

Anda punya pesan untuk para kader?
Saya meminta setiap kader melawan jika dikatakan Partai Demokrat merupakan sarang koruptor. Sebab Demokrat tidak melindungi koruptor. Nanti yang tinggal di Demokrat hanya orang-orang bersih. Sayangnya kader-kader Demokrat diam saja saat dituduh sebagai sarang koruptor. Padahal faktanya tidak ada.   ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya