Berita

Moeldoko

Wawancara

WAWANCARA

Moeldoko: Kami Berikan Penyadaran Ke Aparat Di Level Bawah

SENIN, 02 DESEMBER 2013 | 09:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah bertemu Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman untuk membicarakan hubungan harmonis TNI-Polri ke depan.

“Saya juga sudah bertemu dengan Kapolri membicarakan langkah-langkah yang lebih konkrit ke bawah. Sekali lagi bentrokan itu hanya oknum, jangan digeneralisasi,’’ tegas   Moeldoko kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut bekas Kepala Staf Angkatan Darat itu, TNI-Polri secara institusi tidak pernah bentrok. Yang ada itu hanya oknum dengan latarbelakang bersifat pribadi.


Berikut kutipan selengkapnya;

Masih ada  bentrokan antara oknum TNI dan oknum Polri, ini bagaimana?
Ini kan oknum saja. Kita juga harus lihat background-nya seperti apa. Backgroundnya kan bukan berasal dari kebijakan kok.

Wong karena lirik-lirikan mata saja, itu  hal yang sangat personal sekali.

Apa langkah TNI ?
Ada. Sekarang ini yang kami bangun di bawah. Memberikan penyadaran (aparat) bersama di level bawah. Kalau level di atas sudah sangat bagus.

Seperti apa langkah kongkrit pemberian penyadaran itu?

Ya, mungkin salah satunya dibuat even bersama apakah itu olah raga atau semacamnya dalam rangka membangun keakraban dan sinergitas TNI –Polri.

O ya, bagaimana TNI menanggapi mengenai penyadapan yang dilakukan Australia?

Dalam konteks hubungan, kami sudah tegaskan dengan jelas sekali. Sebelumnya saya sudah mengatakan,  telah menarik enam pesawat tempur yang melakukan latihan bersama di Australia.

Begitu juga seluruh pasukan yang bergabung dalam latihan itu diperintahkan untuk pulang.

TNI itu menganut paham negara. Apa yang menjadi keputusan Presiden, merupakan perintah yang harus dilaksanakan.
 
Banyak yang menganggap kerja sama dengan Australia penting?
Hubungan yang dalam hal kerja sama dengan Australia sangat penting. Tapi bagi saya kedaulatan jauh lebih penting.

Ada kerugian dengan penghentian kerja sama ini?
Pasti kedua negara mengalami kerugian. Sebab, apa yang telah berjalan akan stagnan. Secara psikologis ada sesuatu yang menghambat nantinya.

Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan akan memperbaiki hubungan, ini bagaimana?
Kalau itu pasti TNI akan menyesuaikan dengan kebijakan politik kedua Negara. Tentu kami akan menunggu instruksi Presiden.

Apa ada kemungkinan TNI juga disadap negara tetangga?

Kalau berkaitan dengan teknologi itu memang semuanya  serba mungkin. Tapi bagi TNI sekarang ini bagaimana memperkuat pertahanan NKRI, termasuk dari penyadapan.

Apa ada antisipasi atas sadapan dari pihak asing kepada TNI?
Kalau itu kami sudah lebih siap, kita sudah bicarakan di internal bagaimana membangun kekuatan dan menghadapi penyadapan.

Kalau ada kemungkinan terburuk, apa TNI siap?
Sebenarnya kita tidak menginginkan hubungan  antara tetangga  terganggu seperti ini.  ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya