Wacana agar hakim konstitusi tidak diisi orang parpol dianggap bukan solusi yang tepat.
“Suap itu kan masalah individu. Orang parpol ada kok yang bekualitas. Sebaliknya hakim karier banyak yang bermasalah. Intinya, hakim parpol atau karier sama-sama rawan disuap,’’ ujar bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via telepon, Sabtu (5/10).
Adanya wacana itu setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap KPK karena diduga menerima suap.
Sebelumnya juga bekas anggota DPR dari PAN Patrialis Akbar dikritik karena menjadi hakim konstitusi.
Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva juga pernah menjadi anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB)Ã¥.
Begitu juga hakim konstitusi Harjono pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah yang kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan.
Jusuf Kalla selanjutnya mengatakan, masyarakat jangan terjebak dengan paradigma parpol dan non parpol.
Berikut kutipan selengkapnya;Orang parpol dinilai lebih mungkin disuap karena ada kepentingan pragmatis, ini bagaimana?Tidak juga kok. Kalau kepentingan kan semua orang punya. Tidak hanya hakim dari parpol. Hakim karier juga bisa. Lihat saja kasus-kasus hakim yang ditangani KPK.
Ini masalah integritas si hakim. Di tengah berbagai godaan yang datang, bisa nggak dia menolak godaan suap itu.
Bukankah hakim parpol sulit menolak permintaan pimpinan parpolnya?Tidak dong. Saat orang itu masuk ke lembaga yudikatif, otomatis dia keluar, dan melepaskan tanggung jawabnya terhadap partai. Sebagai hakim, tugas dia menegakkan keadilan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan.
Bukankah ada balas budi terhadap parpol yang telah menjadikannya sebagai hakim?Itu kembali lagi kepada integritas si hakim. Kalau memang mau balas budi, hakim dari parpol justru harus lebih berintegritas. Sebab, kalau integritasnya diragukan, malah akan menjelekkan partainya.
Berarti hakim dari parpol seharusnya lebih bagus?Ya dong. Orang parpol itu kan seharusnya sudah mengerti tentang etika politik. Salah satu tugas kader partai kan memberikan pendidikan politik. Balas budinya harus dengan cara yang betul.
Ditangkapnya Akil Mochtar, apa tanggapan Anda?Sangat memalukan. Mungkin kalau bicara tentang nilai uang suap yang diterima, tidak ada apa-apanya dibanding kasus korupsi lain.
Masalahnya kan jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua MK, lembaga peradilan tertinggi yang berwenang menyelesaikan masalah konstitusi. Sebagai penegak hukum seharusnya dia sadar dong konsekuensinya. Apalagi berbagai media Internasional sampai menyorot masalah ini. Berarti dia memalukan nama Indonesia.
Apa konsekuensinya?Nilai hukum di masyarakat jadi semakin terpuruk. Masyarakat semakin tidak percaya dengan penegak hukum. Kalau sudah begitu kan masyarakat bisa main hakim sendiri demi mendapatkan keadilan. Bisa hancur Indonesia karena didera konflik dengan bangsa sendiri. [Harian Rakyat Merdeka]
