Berita

Adrianus Meliala

Wawancara

WAWANCARA

Adrianus Meliala: Kami Sudah Ajukan Kepada Presiden 7 Perwira Tinggi Sebagai Calon Kapolri

RABU, 04 SEPTEMBER 2013 | 09:22 WIB

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku masih menunggu permintaan resmi dari Presiden SBY mengenai calon penggantinya.

Saat ini, lanjut Timur Pradopo, pihaknya telah menyiapkan nama-nama sebagai calon Kapolri.

”Nama-nama itu belum diserahkan kepada Presiden,’’ kata Timur Pradopo di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, kemarin.


Sedangkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) seminggu lalu sudah menyerahkan tujuh nama bakal calon Kapolri kepada Presiden SBY. “Nama-nama sudah diterima pihak Istana. Kami menunggu Keputusan Presiden SBY saja,” kata anggota Kompolnas Adrianus Meliala kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Adrianus tidak menyebut tujuh nama yang diajukan itu. Tapi sebelumnya ada sembilan perwira tinggi yang disebut-sebut layak menjadi calon Kapolri. Yaitu, Kabareskrim Komjen Pol Sutarman, Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kadiv Telematika Polri Irjen Tubagus Anis, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Budi Hartanto, Wakabreskrim Irjen Anas Yusuf, Kadivkum Mabes Polri Irjen  Anton Setiadi, dan Staf Ahli Kapolri Irjen Badrodin Haiti.

Adrianus Meliala selanjutnya mengatakan, terserah Presiden SBY kapan menentukan pilihan calon Kapolri untuk diajukan kepada DPR.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kapan diserahkan nama-nama calon Kapolri itu kepada Presiden?
Secara resmi kami sampaikan seminggu lalu.  Pokoknya, sudah diserahkan kepada Presiden SBY.

Lama lagi dong ditetapkannya?
Mengingat Presiden sekarang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, maka nama-nama itu akan dipilih setelah Presiden kembali dari luar negeri.

Apa nanti nama yang dipilih itu langsung diserahkan ke DPR?
Itu terserah Presiden. Calon Kapolri itu kan wajib disampaikan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Apa dikonsultasikan lagi ke Kompolnas?
Tergantung keinginan Presiden. Tapi proses di Kompolnas sudah selesai.

Apa Kompolnas sudah mendapatkan konfirmasi  mengenai penerimaan nama-nama itu?
Ya, kami diberitahu.

Siapa tujuh nama yang diajukan itu?
Nggak etis disebutkan. Yang jelas, tujuh nama bakal calon Kapolri itu sudah kami serahkan kepada Presiden. Soal siapa yang dipilih, itu terserah Presiden.

Gonjang-ganjing calon Kapolri ini menimbulkan keresahan di internal, apa benar?
Ya, jelas memang menjadi keresahan di internal Polri. Jelas itu terjadi. Tapi Presiden maunya tidak cepat diputuskan. Mau apa lagi.

Padahal, dulu kan rencananya Kapolri baru dilantik berbarengan dengan Panglima TNI yang sudah dilantik Senin (2/9) lalu.

Apa tujuh orang yang diajukan itu  tepat dan mampu?
Dengan proses yang sudah kami lakukan, saya bisa bilang ke tujuh bakal calon Kapolri pengganti Pak Timur Pradopo itu sudah oke semua. Tinggal sekarang terserah Presiden saja kapan dan siapa yang dipilih di antara tujuh nama itu.

Apa calon Kapolri itu dari bintang tiga dan bintang dua?

Paling banyak bintang tiga.

Dalam penyaringan apakah pertanyaannya cukup detail?
Semua sudah beres itu. Pertanyaannya tentu mengarah berbasis kompetensi. Nanti tentu akan dipilih  satu nama.

 Apa Kapolri baru nanti bisa mengatasi berbagai masalah?
Yang jelas Kapolri ke depan harus banyak berbicara dengan Kompolnas. Sebab, kalau  berkomunikasi dengan kami tentu kerjaannya akan baik.

Selama ini komunikasinya kurang?
Kurang lancar, sehingga ketika ada permasalahan tidak terselesaikan dengan baik.

Oh ya, Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara, apa tanggapan Kompolnas?
Saya kira selama proses persidangan sudah bisa membuat teman-teman Polri untuk mengambil jarak. Mungkin juga mengambil pelajaran dan buktinya tidak ada lagi gejolak lainnya di tubuh Polri.

Ini bisa jadi momentum Polri melakukan perbaikan diri?

Kalau itu sih terserah mereka. Setelah mengambil jarak dan mengambil pelajaran, mau nggak dijadikan momentum perbaikan diri itu. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya