Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, mengungkapkan ada banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (perda) syariah yang mengandung unsur-unsur diskriminatif bahkan mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik.
“Tak kurang dari 151 perda-perda Syariah dalam kurun 1999-2009. Bila dihitung hingga saat ini, mungkin jumlahnya lebih membengkak lagi,†ungkap Haedar dalam diskusi dan bedah buku terbarunya Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia yang digelar MAARIF Institute di PP Muhammadiyah, Jakarta petang tadi (Rabu, 17/7).
Yang menjadi keprihatinan, perda-perda tersebut telah memunculkan diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan yang semakin menjadi-jadi dalam kehidupan sosial-politik, yang lambat laun merobek rajutan kebhinnekaan yang telah teranyam rapi selama ini.
Fenomena lain yang patut diwaspadai dari tumbuhnya gerakan Islam Syariat ini adalah adanya faksi yang mengusung semangat anti-nasionalisme, anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan menolak konsep negara-bangsa. Secara utopia mereka mencoba menghidupkan kembali isu Negara Islam atas dasar sistem “Khilafah Islamâ€.
“Mereka mengidap apa yang disebut sebagai hypocracy in democracy, kemunafikan terhadap demokrasi. Di satu sisi mereka secara tegas mengharamkan sistem demokrasi, di sisi lain mereka menikmati kehidupan di bawah alam demokrasiâ€, ungkap Nashir.
Lebih lanjut Nashir mengingatkan kehadiran gerakan Islam yang membawa corak ‘salafiyah ideologis radikal’ ini bila tidak dibendung sejak dini, akan menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi upaya membangun gerakan moderasi yang telah ditanam oleh gerakan Islam moderat selama ini di Indonesia.[zul]
