Berita

ilustrasi/ist

Politik

KPU Tidak Maksimal Publikasi DCS

SENIN, 15 JULI 2013 | 14:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Publikasi Daftar Pemilih Sementara oleh Komisi Pemilihan Umum dinilain belum Maksimal. KPU telah menetapkan tahapan pengumuman DPS di tingkat kelurahan/desa pada 11-24 Juli 2013 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Namun di lapangan ditemukan masih ada kelurahan yang belum memasang DPS.

Setelah 4 hari diumumkan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat melakukan pemantauan pengumuman DPS tersebut di delapan kelurahan di Jakarta yaitu Kebon Manggis, Pegangsaan (Jakarta Pusat), Manggarai, Tebet, Kebon Baru (Jakarta Selatan) dan Cawang, Cililitan, Halim (Jakarta Timur). Temuan pertama, masih ada kelurahan yang belum memasang DPS untuk diumumkan yaitu kelurahan Cawang, Cililitan dan Halim. Untuk kelurahan Halim, penyusunan DPS belum selesai.

"Ini menunjukkan proses pemutakhiran data pemilih terlambat dari jadwal tahapan yang telah ditetapkan," jelas Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (15/7).


Temuan kedua, adanya variasi pemasangan DPS di kelurahan misalnya DPS yang dipasang dengan cara ditumpuk per-RW, antara lain ditemukan di Kebon Manggis, Pegangsaan, Manggarai, Kebon Baru. Ada juga DPS yang dipasang sudah per-TPS  yakni di Tebet.

"Ini menunjukkan tidak ada standar dari KPU dalam tata cara mengumumkan DPS di kelurahan untuk memudahkan pemilih," imbuhnya.

Ketiga, masih kata Masykurudin, format penyusunan DPS yang belum maksimal misalnya kolom keterangan untuk jenis kecacatan bagi penyandang disabilitas masih kosong (semua kelurahan) dan digunakan untuk menuliskan e-ktp, terjadi di Kebon Manggis dan Pegangsaan. Lalu, tidak ada keterangan jumlah pemilih di DPS termasuk jenis kelamin dan status perkawinan di masing-masing RW ditemukan di Kebon Manggis, Pegangsaan, Kebon Baru. Tidak samanya format ini akan berpengaruh langsung kepada kualitas daftar pemilih nanti.

"Temuan ini menjadi catatan dan perhatian bagi KPU hingga PPS untuk lebih meningkatkan kualitas penyusunan daftar pemilih. DPS sesungguhnya juga bisa disebar di setiap kantor/sekretariat RT/RW dan dipasang ditempat-tempat umum dan strategis. Mendekatkan DPS ke masyarakat pemilih agar semakin mudah untuk melakukan pemeriksaan, dengan begitu kualitas daftar bisa semakin baik," demikian Masyukurdin. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya