Berita

Dunia

Pertemuan Pejabat Rendah Dua Korea Tanpa Argumen

MINGGU, 09 JUNI 2013 | 13:21 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Setelah sempat membeku lebih dari dua tahun terakhir ini, Korea Selatan dan Korea Utara kembali menggelar pembicaraan formal. Pertemuan di Panmunjom yang digelar hari Minggu ini (9/6) dilakukan untuk mengurangi ketegangan di antara kedua Korea.

Puncak dari ketegangan keduanya adalah keputusan Korea Selatan menghentikan semua aktivitas ekonomi mereka di zona komersial bersama Kaesong. Kawasan yang selama ini menjadi simbol kerjasama Korea Selatan dan Korea Utara itu berada di wilayah Korea Utara dan telah beroperasi selama delapan tahun.

Korea Selatan dikabarkan BBC menginginkan pembicaraan yang melibatkan pejabat tinggi. Namun Korea Utara lebih menginginkan pembicaraan yang melibatkan pejabat di level bawah terlebih dahulu.


Kevin Kim dari BBC di Seoul mengatakan, pihak Korea Selatan menginginkan pembicaraan setingkat menteri dapat dilakukan pekan ini.

Seusai sesi pagi hari tadi, jurubicara dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa kedua Korea telah mendiskusikan persoalan teknis untuk pertemuan tingkat menteri yang akan datang.

"Atmosfir dari pertemuan hari ini berjalan dengan tenang tanpa argumen apapun," ujar sang jubir Kim Hyung-suk kepada jurnalis di Seoul.

Juga disebutkan bahwa delegasi Korea Selatan terdiri dari tiga orang dipimpin salah seorang direktur di Kementerian Unifikasi. Mereka meninggalkan Seoul sebelum pukul 08.00 pagi waktu setempat menuju Panmunjom.

Hubungan kedua Korea kembali memanas setelah pada 12 Februari lalu Korea Utara mengujicoba senjata nuklir mereka.

Lalu Pyongyang menarik semua pekerja mereka dari Kaesong pada bulan April sebagai bentuk protes atas sanksi yang diberikan PBB. Menurut Korea Utara, ujicoba senjata nuklir itu adalah reaksi atas latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Setidaknya sekitar 53 ribu pekerja Korea Utara bekerja di sekitar 120 pabrik milik Korea Selatan yang ada Kaesong. [dem]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya