Berita

Demokrat Jangan Tiru Mekanisme Konvensi Golkar

SABTU, 20 APRIL 2013 | 10:21 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Konvensi yang akan digelar DPP Partai Demokrat masih dipertanyakan publik apakah mungkin mekanismenya terbuka atau demokratis, dan siapa sebenarnya yang menentukan kata akhir menjadi capres di antara nama-nama yang ikut konvensi itu.

Board of advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie mengaku belum tahu persis atas hal tersebut. Tapi dia berharap, Demokrat terbuka baik dalam mekanisme maupun dalam penetapan hasil akhir dari konvensi ini.

“Kalau tidak terbuka dan demokratis, akan jadi bomerang,” katanya mengingatkan (Sabtu, 20/4).


Selain itu, Jeffrie juga berharap, konvensi Partai Demokrat tidak seperti Konvensi Golkar dulu di tahun 2004. Karena, menurut dia, konvensi Golkar elitis dan tertutup dilihat dari sisi pemilihnya. Pemilih sama sekali tidak terlibat. Yang memilih dalam konvensi Golkar adalah pengurus Golkar sendiri, dari cabang sampai DPP.

“Kita tahu bahwa konvensi seperti yang digelar Partai Golkar itu rawan terhadap politik uang. Lebih dari itu hasilnya tidak mencerminkan aspirasi pemilih,” papar Jeffrie.

Karena mekanismenya yang kurang tepat, sambung dia, Wiranto yang ditetapkan sebagai calon dalam konvensi itu kalah jauh oleh SBY dan Megawati padahal Golkar waktu itu partai pemenang.

Bercermin pada pengalaman Golkar, sebagai warga, Jeffrie berharap bahwa yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden di antara peserta konvensi itu adalah rakyat, pemilih pada umumnya.

Kalau cara ini yang dipakai, Jeffrie yakin yang terpilih bukan hanya terbaik di antara peserta konvensi tapi juga kompetitif dengan calon dari partai-partai lain. “Peluang untuk menang Pilpres menjadi lebih terbuka.” [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya