Berita

ilustrasi

KPI Diminta Hentikan Sinetron yang Merendahkan Simbol Islam

KAMIS, 18 APRIL 2013 | 11:47 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta menghentikan tayangan sinetron  Haji Medit (SCTV),  Islam KTP (RCTI), Tukang Bubur Naik Haji (RCTI), dan Ustad Foto Kopi (SCTV).

Tayangan-tayangan sinetron tersebut dinilai merendahkan simbol umat Islam dengan  menempatkan Islam sebagai "tersangka" kejelekan (Sine Sara).

Permintaan itu disampaikan Pembina Masyarakat TV Sehat Indonesia, Fahira Idris saat bertemu komisioner KPI Azimah Subagio, Ezki Suyanto, dan Irwandi Syahputra kemarin. Selain Fahira, dalam pertemuan tersebut juga hadir Koordinator dan Sekretaris Masyarakat TV Sehat Indonesia Ardy Purnawan Sani dan Bayu Priyoko.


Lebih lanjut Fahira mengatakan tayangan-tayangan sinetron tersebut menggunakan judul terminologi Islam, tapi isi dan jalan ceritanya jauh dari perilaku Islami. Tidak jarang dalam tayangan tersebut, karakter ustad dan haji, yang merupakan tokoh panutan di tengah-tengah masyarakat melakukan tindakan di luar kepatutan, digambarkan suka mencela, iri, dengki, dan sama sekali tidak ada pesan Islam di dalamnya.

"Tayangan sinetron-sinetron tersebut telah memunculkan persepsi buruk tentang tokoh panutan dalam agama Islam. Jelas hal ini sangat meresahkan masyarakat, " tutur Fahira yang juga Ketua Yayasan Anak Bangsa Mandiri dan Berdaya ini.

Saat ini, kata Fahira, masyarakat merindungan hadirnya tayangan-tayangan TV yang sehat, mendidik, dan berkualitas. Untuk itu, masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat TV Sehat Indonesia, mendesak agar KPI menghentikan tayangan-tayangan sinetron di atas. Selain itu, Masyarakat TV Sehat Indonesia juga mengajak aktor dan artis untuk lebih selektif dalam memilih peran sehingga tidak menimbulkan kegelisahan, bahkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

"Tentu saja, yang tidak kalah pentingnya, kami juga mengajak masyarakat Indonesia agar lebih cerdas dalam memilih tayangan yang bermanfaat bagi diri dan keluarga," kata Fahira.

Sementara itu, Sekretaris Masyarakat TV Sehat Indonesia, Bayu Priyoko mengatakan dirinya merasa risau dan malu menonton tayangan-tayangan sinetron yang mengusung simbol-simbol Islam. Umumnya  sinetron-sinetron itu mengambarkan karakter simbol Islam  dengan karakter yang kurang tepat karena terlalu mengedepankan karakter negatif  seorang haji misalnya  karakter  jahil, bodoh, tamak, kikir, dan sifat tercela lainnya.

"Saya sempat berpikir, apakah ada agenda TV tertentu yang ingin merendahkan agama mayoritas negeri ini?" kata Bayu.
   

Dalam pertemuan tersebut, komisioner KPI menyambut baik pernyataan sikap Masyarakat TV Sehat Indonesia. Mereka berjanji akan membahas masukan-masukan tersebut dan segera memfasilitasi secara langsung pertemuan dengan para pengelola stasiun TV.

Pada bagian akhir pertemuan, Fahira juga meminta agar pemerintah memberi kewenangan yang lebih kepada KPI. Saat ini, kewenangan KPI baru sebatas menegur dan memberi peringatan keras kepada stasiun TV yang menayangkan tayangan bermasalah.

Diharapkan, ke depan KPI diberi kewenangan lebih besar dari itu seperti kewenangan mencabut ijin siaran atau yang lainnya. Untuk itu, Fahira Idris berjanji akan mengawal Revisi UU Penyiaran 32/2002 agar KPI menjadi macan bergigi sehingga punya senjata yang lebih kuat dalam memerangi sinetron Sine Sara.  [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya