Kalau Aparat Konsisten Cegah Penyelundupan, Kenaikan Harga BBM Tak akan Jadi Masalah

. Kalau saja pemerintah melalui aparat hukum konsisten mencegah dan mengawasi ketat potensi penyelundupan BBM karena masalah adanya disparitas harga BBM, kebijakan harga premium berbeda untuk kendaraan pribadi yakni RP.6500 dan umum tetap RP.4500, seperti yang direncanakan pemerintah, tidak akan menjadi masalah.

Hal itu justru menjadi efektif mengatasi masalah beban APBD dan kerugian energi masa depan, dimana beban APBN untuk subsidi BBM 2013 ini adalah 193,8 Triliun.

Demikian disampaikan ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Dahnil Anzar Simanjutnak (Kamis, 18/4).

Tetapi sayangnya, pengawasan dan aparatur hukum kita lemah, maka disparitas harga justru akan menyebabkan masalah pelik baru, berkaitan dengan penyelundupan dan kecurangan lainnya.

"Termasuk opsi, seperti menetapkan harga yang berbeda untuk daerah Jabodetabek dan kota-kota besar dan padat di Indonesia, ditetapkan harga yang lebih mahal sesuai dalam rangka mengendalikan konsumsi BBM yang berlebihan, sehingga berdampak positif bagi supply energi Indonesia dimasa yang akan datang," ungkapnya.

"Tetapi tentu dengan syarat pengawasan aparatur hukum berjalan dengan baik. Tanpa itu tetap saja opsi kenaikan harga yang sama tanpa ada pembedaan lebih efektif bagi Indonesia," tandasnya. [zul]