Para Gubernur Mestinya jangan Asal Setuju Kenaikan harga BBM

Persetejuan para gubernur akan rencana pemerintah menaikkan harga premium dan solar mobil pribadi dari Rp 4500 per liter menjadi Rp 6000 sampai Rp 7000 Mei mendatang disayangkan.

Pemerintah kemarin mensosialisasikan rencana pemberlakuan dua harga BBM kepada gubernur se-Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Artinya gubernur-gubernur kurang mengkritisi data yang tersaji terkait BBM. Di APBN, neraca BBM masih surplus," ujar anggota DPR dari PDIP Prof. Hendrawan Supratikno kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 17/6).

Menurut Hendrawan, para gubernur itu juga tidak boleh abai alias tutup mata bahwa sebenarnya pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengacu pada harga minyak internasional.

"Sementara pendapatan kita dengan negara yang diacu itu, misalnya dengan Singapura, pendapatan kita kan 1/10-nya. Masak kita membayar barang yang harganya sama dengan negara yang pendapatannya 10 kali lipat. Ini konsekuensi pasar bebas yang memastikan," kesalnya.

Bagaimana dengan gubernur dari PDIP?

"Gubernur-gubernur kami pasti mengkritisi lah. Karena partai kami punya politik ekonomi yang jelas," jawabnya. [zul]