PDIP: Harga BBM Dinaikkan, Masak yang Menjadi Tumbal Selalu Rakyat?

PDI Perjuangan menilai masih ada yang tidak diungkap secara terbuka oleh pemerintah terkait dengan keputusan akan menaikkan harga premium dan solar mobil pribadi dari Rp 4500 per liter menjadi Rp 6000 sampai Rp 7000 Mei mendatang.

Hal itu disampaikan anggota DPR dari PDI Perjuangan Prof. Hendrawan Supratikno kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 17/4).

"Pertama, harga keekonomian bensin. Itu masih penuh perdebatan disitu. Kedua, soal neraca Migas. Karena bagaimana kita mengatakan subsidi, tapi kenyataannya dalam APBN neraca Migas itu selalu surplus. Artinya, sebenarnya harga keekonomian harga bensin, salah satu komponen dari Migas, tidak dalam pengertian disubsidi," jelasnya.

Ketiga, Fraksi PDIP masih menilai bahwa banyak kebocoran dan ketidakefeisienan anggaran yang semestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah belum mengerjakan pekerjaan rumah yang selama ini diwacanakan dan direncanakan. Tapi kok tiba-tiba saat mengalami kesulitan, rakyat lagi yang dibebankan.

"Masak kembali rakyat yang dibebani kalau kesalahan itu ada pada perusahaan Negara, kalau kesalahan itu ada pada kebijakan pemerintah, kalau kesalahan ada pada tidak jalannya rencana projek-projek pemerintah," tandas Gurubesar Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga ini. [zul]