Berita

said aqil siradj/ist

Politik

Sampaikan Dukungan Politik ke Istana, Said Aqil Layak Dievaluasi

JUMAT, 15 MARET 2013 | 17:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kunjungan 13 Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI) mendapat kecaman karena dilakukan ketika Presiden SBY sedang menghadapi banyak persoalan, baik di internal Partai Demokrat maupun dari luar.

"Kunjungan tersebut terkesan sangat politis. Amat sangat disayangkan KH. Said Aqil Siradj selaku Ketua Umum PBNU memimpin kunjungan ke Istana dan mengeluarkan 'statement politik' tentang dukungan terhadap Presiden SBY," kata Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu), Gugus Joko Waskito, kepada wartawan, Jumat (15/3).

Menurutnya, Said Aqil Siradj sebagai Ketua PBNU terkesan 'mempolitisasi' Ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Manuver Said Aqil Siradj ini jelas-jelas melenceng jauh dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.


Dia menambahkan, para pendiri NU, diantaranya KH. Hasyim Asy'ari, KH. A. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, mendirikan NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (Jam'iyyah Islamiyyah) yang mengurusi persoalan sosial (mabarrot), ekonomi (iqhtishodiyyah), pendidikan (tarbiyyah) dan da'wah.

"NU itu bukan organisasi politik yang dipakai sebagai alat dukung-mendukung kekuasaan," ucapnya.

Menurut dia, sebagai Ketua PBNU, Said Aqil harusnya mendengar lebih dulu bagaimana 'dawuh' para Kyai, jajaran 'Ra'is Syuriah', Pengurus Wilayah dan Cabang NU. NU sebagai Jam'iyyah dan Warga NU sebagai Jama'ah, dia pastikan kecewa dan tidak sependapat dengan langkah ke Istana dan menyampaikan dukungan politik ke Presiden SBY.

"Said Aqil layak untuk dievaluasi. Kembalikan NU sesuai dengan khittah perjuangan NU," tandasnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya