Berita

said aqil siradj/ist

Politik

Sampaikan Dukungan Politik ke Istana, Said Aqil Layak Dievaluasi

JUMAT, 15 MARET 2013 | 17:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kunjungan 13 Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI) mendapat kecaman karena dilakukan ketika Presiden SBY sedang menghadapi banyak persoalan, baik di internal Partai Demokrat maupun dari luar.

"Kunjungan tersebut terkesan sangat politis. Amat sangat disayangkan KH. Said Aqil Siradj selaku Ketua Umum PBNU memimpin kunjungan ke Istana dan mengeluarkan 'statement politik' tentang dukungan terhadap Presiden SBY," kata Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu), Gugus Joko Waskito, kepada wartawan, Jumat (15/3).

Menurutnya, Said Aqil Siradj sebagai Ketua PBNU terkesan 'mempolitisasi' Ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Manuver Said Aqil Siradj ini jelas-jelas melenceng jauh dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.


Dia menambahkan, para pendiri NU, diantaranya KH. Hasyim Asy'ari, KH. A. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, mendirikan NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (Jam'iyyah Islamiyyah) yang mengurusi persoalan sosial (mabarrot), ekonomi (iqhtishodiyyah), pendidikan (tarbiyyah) dan da'wah.

"NU itu bukan organisasi politik yang dipakai sebagai alat dukung-mendukung kekuasaan," ucapnya.

Menurut dia, sebagai Ketua PBNU, Said Aqil harusnya mendengar lebih dulu bagaimana 'dawuh' para Kyai, jajaran 'Ra'is Syuriah', Pengurus Wilayah dan Cabang NU. NU sebagai Jam'iyyah dan Warga NU sebagai Jama'ah, dia pastikan kecewa dan tidak sependapat dengan langkah ke Istana dan menyampaikan dukungan politik ke Presiden SBY.

"Said Aqil layak untuk dievaluasi. Kembalikan NU sesuai dengan khittah perjuangan NU," tandasnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya