Tata kelola pelabuhan yang tidak efisien menyebabkan armada angkutan barang memilih jalan darat.
Hal tersebut dikemukakan Kapoksi V FPKS DPR RI, Sigit Sosiantomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Direksi PT. Pelindo I, PT. Pelindo II, PT. Pelindo III, dan PT. Pelindo IV, kemarin di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
"Kita menyaksikan penurunan kualitas pelayanan yang signifikan pada pelabuhan-pelabuhan kita. Padahal pelabuhan-pelabuhan yang di kelola Pelindo sekarang pernah berjaya di masa kolonial dulu,†kata Sigit.
Faktor yang menyebabkan tingginya biaya di pelabuhan antara lain infrastruktur akses jalan yang rusak dari dan ke pelabuhan. Hal tersebut akan memperlambat waktu tempuh di jalan. Kemacetan pada jalur distribusi barang juga memberi andil tingginya biaya karena memperpanjang waktu pengiriman.
“Tidak efisiennya biaya angkut barang melalui pelabuhan membuat masyarakat akhirnya beralih ke jalur darat. Faktor lainnya adalah waktu tunggu bongkar muat atau waktu sandar (dwelling time) kapal,†kata anggota DPR RI dapil Surabaya-Sidoarjo ini.
Kondisi dwelling time tersebut disebabkan oleh terbatasnya jam kerja karyawan bongkar muat. “Perlu ada mekanisme pengaturan waktu kerja karyawan sehingga memungkinkan tersedianya karyawan bongkar muat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu sehingga
logistic cost menjadi murah dan kompetitif,†usul Sigit.
Dengan murahnya logistic cost akibat efisiensi waktu sandar dan bongkar muat, akan membuat harga angkut total menjadi murah. Hal tersebut akan mendorong masyarakat yang selama ini menggunakan angkutan darat untuk beralih ke angkutan laut. “Kalau sudah begitu, maka pelayaran nasional akan hidup," jelas Sigit.
Manfaat lain yang akan dirasakan adalah bebasnya jalur darat seperti jalur Pantura dari truk-truk pengangkut barang, meminimalisir pungutan liar(pungli), mengurai kemacetan, menurunkan angka kecelakaan dan kematian di jalan raya. Selain itu, umur jalan akan lebih lama sehingga mengurangi biaya perawatan. Akibatnya, akan terwujudnya efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran memungkinkan Pemerintah untuk membangun jalan-jalan baru, bukan hanya jalan nasional dan propinsi saja, tapi bahkan sampai jalan kabupaten dan jalan desa sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraannya,†tutup Sigit.
[zul]
