Berita

Istana: Tokoh Pengganggu Pemerintah Tidak Asing Lagi

KAMIS, 14 MARET 2013 | 22:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Istana memastikan kelompok yang berencana membuat gonjang ganjing negara bukan berasal dari kelompok militer.

"Yang saya ketahui tidak ada kelompok militer. Tadi diakui Mas Adhie (Adhie Massardi) kelompok mereka menggalang aksi-aksi tertentu. Seperti kita ketahui tokoh-tokoh itu tidak asing lagi bagi kita, pelakunya itu-itu saja," ujar Jurubicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, dalam diskusi yang disiarkan live oleh Metro TV, Kamis malam (14/3).

Kebetulan, Adhie Massardi yang merupakan Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia dan juga Jurubicara Kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid ikut jadi pembicara dalam diskusi ini.


Julian menjelaskan informasi soal rencana sejumlah tokoh dan elit-elit politik akan mengganggu pemerintahan sebelum masa tugasnya berakhir perlu diketahui masyarakat. Itulah sebabnya sebelum melakukan tugas negara ke Jerman awal Maret lalu presiden menjelaskan mengenai masalah tersebut.

"Terus terang sampai hari ini kami belum menanggapi gerakan ini secara serius, karena dalam bayangan kami itu hanya skenario yang dipersiapkan hanya seperti untuk panggung teater atau cara-cara seremonial dalam konteks sastra," kata Julian.

Julian mempertanyakan parameter yang digunakan kelompok itu sampai mau melengserkan SBY. Presiden SBY, kata dia, dipilih berdasarkan pemilihan yang legitimate dan sampai sekarang mayoritas rakyat adalah konstituen SBY.

"Dimana pun ada pra kondisi yang memungkinkan kalau memang harus ada people power untuk mengoreksi pemerintahan yang sah. Tapi saat ini presiden sangat komit sekaligus konsen mengatasi masalah-masalah pokok di masyarakat.  Kalau hal-hal seperti ini diganggu sekelompok masyarakat dan elit sangatlah tidak pas," demikian Julian. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya