. Salah satu penyebab TNI dan Polri rawan bentrok berawal dari pemisahan dua institusi bersenjata itu, pola perekrutan dan promosi, juga soal kesejahteraan.
Tokoh nasional, DR. Rizal Ramli, melemparkan wacana untuk menempatkan Polri di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, penempatan langsung Polri di bawah Presiden justru membuat polisi merasa lebih super dan cenderung bertindak sewenang-wenang.
Apa tanggapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, atas usul dari mantan menteri era Presiden Gus Dur itu?
"Saya jangan menanggapi itu. Yang menanggapi itu DPR saja. Saya nggak enak, DPR saja," elak Gamawan saat ditanyai wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Gamawan mengatakan, kementerian yang dipimpinnya hanya melaksanakan apapun perintah UU.
"Tergantung mandat. Sekarang mandat itu belum sampai di Kemendagri," ungkap bekas Gubernur Sumatera Barat ini.
"Kalau tanggapan pemerintah, Presiden saja yang memberikan," ujar bekas Bupati Solok dua priode ini.
Kasus penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, oleh prajurit Armed 15/76 Tarik Martapura Kodam II/Sriwijaya memang mendapat perhatian dari para tokoh.
Selain mantan menteri Rizal Ramli, presiden ketiga RI, BJ Habibie, juga menilai konflik Polri dan TNI hanya bisa diselesaikan lewat penataan sistem pemerintahan.
Menurut dia, institusi kepolisian harus berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu terkait dengan posisi TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
[ald]
