Penyerangan kantor Mapolresta Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, oleh 95 personel TNI dari Yon Armed Martapura pada 7 Maret lalu mengundang keprihatinan Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP), Dr. Rizal Ramli. Penyerbuan yang berujung pada pembakaran Mapolres OKU itu buntut dari peristiwa penembakan seorang prajurit TNI oleh seorang oknum polisi.
RR, biasa disapa, mengusulkan reformasi Polri perlu dilakukan dengan menempatkannya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu diharapkan, Korps Bhayangkara akan lebih fokus pada tugasnya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
"Jika Polri ditempatkan di bawah Kemendagri maka akan menjadi lebih manusiawi dan lebih fokus pada tugasnya menjaga Kamtibmas," kata RR di Jakarta, Selasa (12/3).
Menteri Kordinator Perekonomian era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai, penyerbuan kantor Mapolresta OKU sesungguhnya tidak boleh terjadi karena TNI dan Polri sama-sama aparat keamanan. Jika TNI adalah kekuatan tempur untuk menghadapi ancaman keamanan negara, maka polisi adalah penjaga kamtibmas.
RR yang beberapa hari lalu terpilih sebagai salah seorang anggota Dewan Juri UNDP Development Award tahun 2013 menceritakan latar belakang dipisahkannya Polri dari TNI oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Menurut dia, sasarannya adalah agar polisi lebih manusiawi seperti polisi di Inggris. Polisi di sana tidak dilengkapi senjata api tapi hanya bersenjata pentungan. Meski begitu mereka dihormati karena mengayomi rakyat.
RR menambahkan, setelah dipisah dari TNI, Polri berada langsung di bawah presiden dan fasilitasnya lebih baik sehingga menimbulkan kecemburuan. Doktor ekonomi alumni Amerika Serikat ini mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reformasi Polri dengan menempatkannya di bawah Kementerian Dalam Negeri sehingga lebih fokus pada tugasnya menjaga Kamtibmas.
"Saya mengimbau presiden agar bisa membentuk Polri seperti polisi Inggris yang lebih manusiawi," katanya.
Rizal juga menyoroti beberapa kelamahan di tubuh Polri yakni sistem rekruitmen dan promosi anggota polisi yang kurang profesional.
"Sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi taruna Polri harus membayar sejumlah uang. Ini akan merusakkan sistem," demikian RR seperti dikutip dari kantor berita
Antara.
[dem]
