Kongres Luar Biasa (KLB) bukan satu-satunya jalan keluar atas kevakuman pimpinan di Partai Demokrat. Ada mekanisme penunjukan Plt Ketua Umum. Penunjukan PLT Ketua Umum yang kosong dimungkinkan melalui Peraturan Organisasi (PO) yang akan disusun.
Begitu disampaikan pengurus DPP Partai Demokrat Sulaiman Haikal. Karena itu, menurut dia, belum mendesak diadakannya KLB.
"Di daerah-daerah sudah terbiasa pengisian posisi PLT Ketua dan tidak ada masalah sama sekali dengan KPUD setempat," terang Haikal, Rabu (6/3).
Menurutnya, yang mendesak saat ini bagi Partai Demokrat adalah segera menyusun PO sebagai salah satu amanat kongres partai. PO mengatur tata cara pemilihan dan pengangkatan jabatan Ketua Umum jika terjadi kekosongan jabatan Ketum.
"Ini yang tidak dilakukan oleh Ketua Umum terdahulu. Jangankan menyusun dan mengesahkan PO, rapat harian dan rapat pleno pengurus saja tidak pernah dilakukan," sindir Haikal.
Selanjutnya Haikal mempertanyakan motif Ketua Umum terdahulu mengapa tidak menyusun dan mengesahkan PO sebagai antisipasi jika terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum partai.
"Apakah sekedar kelengahan saja, atau justru mau menyandera partai dalam situasi-situasi seperti yang dialami saat ini?" tanya Haikal.
[dem]
