Sudah lebih dari 10 hari kasus penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua belum menunjukkan tanda-tanda akan terungkap. Pemerintahan SBY belum mengungkapkan siapa yang bertanggungjawab terhadap penembakan itu. Benarkah penembakan dilakukan gerakan sparatis Papua? Jika benar, seberapa kuat gerakan sparatis itu sehingga aparat keamanan tidak berdaya menghadapinya?
"Kami mengimbau Presiden SBY peduli dengan kasus ini dan mendorong elit-elit pemangku keamanan seperti Polri, segera mengungkapkan kasusnya," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, dalam keterangan persnya yang diterima redaksi, Minggu (3/3).
"SBY jangan hanya terpaku pada kasus-kasus di Jakarta, dan sibuk mengurusi internal Partai Demokrat," sambung dia.
Menurut Neta, jika kasus penembakan ini tidak diungkapkan secara tuntas, maka kematian delapan anggota TNI itu menjadi kematian sia-sia dan akan menimbulkan ketakutan tersendiri bagi aparat keamanan yang akan ditugaskan ke Papua.
"Tidak terungkapnya kasus ini akan membuat para pelaku merasa besar kepala dan akan semakin membuat khawatir aparat yang ditugaskan ke Papua," imbuh dia.
Dia mengatakan, penembakan yang terjadi pada 21 Februari itu merupakan sejarah terburuk dalam sistem keamanan di Indonesia, pada khususnya Papua. Ironisnya, meski belum ada tanda-tanda bakal terungkap, Pemerintah SBY belum juga melakukan tindakan agar elit-elit keamanan bertanggungjawab terhadap kasus ini.
"Seharusnya Presiden mencopot Kapolda dan Pangdam Papua serta mengevaluasi posisi Kapolri dan Panglima TNI. Jika tidak dilakukan, Presiden SBY berarti cuek bebek dengan apa yang terjadi di Papua, termasuk tewasnya TNI dan warga sipil ini," demikian Neta.
[dem]
