Berita

Politik

TEROR DI PAPUA

Kelompok Bersenjata Terdeteksi, Cuma Butuh Payung Politik dan Hukum untuk Menindak

JUMAT, 22 FEBRUARI 2013 | 14:03 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi I DPR RI mendukung langkah TNI dan Polri untuk mengungkap pelaku penembakan aparat di Papua dan memproses cepat secara hukum. Hal ini dilakukan secara cermat dan didukung kekuatan intelijen.

"Selama ini sudah banyak korban aparat polisi dan TNI serta warga sipil dari rangkaian serangan bersenjata kelompok-kelompok separatis," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, saat dihubungi wartawan, Jumat (22/2).

Menurut Mahfudz, peta aktor dan jaringan kelompok-kelompok separatis bersenjata sebenarnya sudah diketahui jajaran TNI dan Polri serta BIN. Tetapi mereka tidak bisa melakukan upaya penangkalan. Maka, dibutuhkan payung politik dan hukum serta dukungan publik yang positif.


"Dukungan masyarakat dibutuhkan untuk memudahkan tugas Polri yang dibantu TNI," pungkasnya.

Sebanyak 8 anggota TNI tewas akibat penyerangan dan penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua kemarin, Kamis (21/2). Korban yang tewas adalah Pratu Wahyu Bowo di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, dan tujuh lainnya adalah Sertu Ramadhan, Sertu M. Udin, Sertu Frans, Sertu Edi, Praka Jojon, Praka Wemprik dan Pratu Mustofa.

Tujuh anggota TNI itu ditembak di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya. Satu korban mengalami luka tembak pada lengan kiri yaitu Lettu Inf Reza di Distrik Tingginambut.

Penyerangan kelompok bersenjata ini dilakukan ketika 10 angggota Koramil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya sedang menuju ke Bandara Sinak untuk mengambil logistik dan radio kiriman dari Nabire. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya