Dukungan pembiayaan perbankan nasional terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) minim sekali. Padahal Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan minimal 20 persen dari portfolio pembiayaan bank harus disalurkan kepada UMKM. Bahkan bank-bank yang mampu memenuhi kebijakan tersebut akan memperoleh insentif kemudahan pembukaan jaringan.
Anggota Komisi Perbankan DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan, dari informasi BI, baru satu perbankan pemerintah yang saat ini mampu memenuhi kebijakan tersebut.
Perbankan pemerintah tersebut mampu memberikan akselerasi pembiayaan UMKM sebesar 43 persen. Sedangkan bank pemerintah dan swasta lainnya ada yang baru mampu memenuhi kebijakan tersebut masih dibawah 20 persen bahkan ada yang baru 11 persen saja.
Menurut Ecky Awal Mucharam, hal ini menunjukkan masih belum adanya keberpihakan bank-bank pemerintah atau perbankan nasional kepada UMKM kita.
“Harusnya hal ini menjadi tantangan bagi perbankan nasional kita. Mengingat perbankan asing saja sudah mellirik hal ini. Terutama bagi bank pemerintah harus lebih agresif untuk segera memenuhi kebijakan yang sudah ada. Dalam hal terkait 20 persen dari portpolio pembiayaan bank harus disalurkan kepada segmen UMKM," ujar Ecky (Rabu, 20/2).
“Selain ini merupakan sebuah kewajiban, harus dilihat juga bahwa hal ini merupakan sebuah opportunity. Karena kedepan UMKM ini memberikan cukup kontribusi terkait sebagai penyokong ekonomi nasional. Segmen UMKM masih akan terus menjadi target pasar pada perbankan nasional, sehingga persaingan dalam meningkatkan pangsa pasar pada segmen ini juga semakin meningkat,†sambung politikus PKS ini.
Ecky juga mengatakan bahwa fungsi perbankan nasional harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Namun hal ini masih menjadi salah satu kelemahan dari perbankan nasional kita saat ini.
Yaitu lemahnya financial inclusion atau kemampuan perbankan untuk meningkatkan pelayanan keseluruh konsumen seluruh level di masyarakat.
Ecky mengatakan bahwa harus ada perhatian serius dari publik agar fungsi intermediasi dari perbankan yang terkait dengan rendahnya financial inclusion. Saat ini UMKM ini yang mampu mengakses pembiayaan hanya sekitar 30%. Jumlah kepemilikan rekening masih di bawah 50% dari total penduduk Indonesia. Hanya sekitar 0,2% investor domestik yang masuk ke pasar modal (Singapura 30%, Malaysia 12,8%); dan hanya 19,6 % masyarakat Indonesia berusia di atas 15 tahun yang mempunyai rekening (Singapura 98,2%, Thailand,72,7% dan Malaysia 66,2%,di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja).
[zul]
