Berita

ilustrasi

Politik

KPU-Komnas PA Sepakat Cegah Eksploitasi Anak untuk Kegiatan Politik

RABU, 13 FEBRUARI 2013 | 22:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bersepakat mencegah eksploitasi anak untuk kegiatan politik. KPU akan mendorong konsensus bersama dengan partai politik untuk tidak melibatkan anak pada kegiatan politik.

"Nanti kita fasilitasi pertemuan KPU, Bawaslu, Komnas PA dan partai politik peserta pemilu. Kita dorong lahirnya konsensus bersama dengan partai untuk tidak melibatkan anak-anak saat kampanye. Setelah itu kita keluarkan surat edaran dengan kelompok sasaran KPU di daerah dan partai politik peserta pemilu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menerima audiensi Komnas PA di ruang kerjanya, Rabu (13/2).

Dalam kesempatan ini Husni Kamil didampingi komisioner KPU Juri Ardiantoro dan Hadar Nafis Gumay sementara dari Komnas PA yang hadir adalah Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait, Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan dan Ketua Dewan Pembina Seto Mulyadi.


Husni berharap kerja sama KPU dengan Komnas PA dapat dikembangkan dalam bentuk pembuatan modul dan melaksanakan pendidikan politik untuk anak. Dia juga meminta masukan-masukan dari Komnas PA terkait dengan rencana pengaturan kampanye partai politik di media massa.

Saat ini, kata Husni, pihaknya sedang meneyiapkan draf peraturan bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Mohon nanti Komnas PA memberikan masukan kira-kira klausul apa yang harus ditambahkan dalam peraturan tersebut sehingga anak terlindungi dari ekploitasi politik," ujarnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya