Berita

Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid: PKS Partai Bersih Bukan hanya Jargon!

RABU, 30 JANUARI 2013 | 17:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkapkan ke publik tentang latar belakang dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penangkapan terhadap 4 orang di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (29/1) dinihari.

Hal itu diharapkan akan memperjelas status kasus tersebut dan juga pihak-pihak yang disangkakan terlibat serta menghindari dugaan-dugaan yang cenderung berkembang tanpa konfirmasi.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRRI Hidayat Nur Wahid disela-sela rapat pleno DPP PKS di Kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).


Hidayat menyesalkan pemberitaan yang tanpa sumber informasi yang jelas, padahal beberapa media lain dengan jelas mengutip Juru Bicara KPK Johan Budi yang menyatakan tidak ada anggota DPR yang ditangkap, juga tidak supir Menteri. Ia mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak akurat bahkan cenderung menyesatkan bahwa penangkapan terkait dengan suap untuk anggota dewan dari FPKS.

Menurut Hidayat, ia sudah mengecek ke seluruh anggota Komisi IV FPKS dan memastikan bahwa tidak ada anggota FPKS yang mengetahui kejadian tersebut. “Saya sudah klarifikasi ke seluruh anggota FPKS dari Komisi IV beserta seluruh sopirnya, dan tak satupun yang ditangkap KPK, dan mereka tak tahu menahu dengan kasus penangkapan tersebut,” tegas Hidayat.

PKS, ujar Hidayat, mendukung langkah-langkah KPK untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dengan tuntas disertai dengan penjelasan kepada publik yang seluas-luasnya. “Kami khawatir bila ada spekulasi dan mengaitkan penangkapan oleh KPK dengan pihak-pihak yang belum jelas, akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang diisukan,” tutur Hidayat yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik (BKP).

Hidayat mengamati beberapa media, tanpa menyebutkan sumber, menyebutkan bahwa penangkapan itu adalah terkait rencana suap terhadap anggota DPR khususnya anggota Komisi IV dari FPKS. “Itu tidak benar, dan kami punya tanggung jawab terhadap konstituen bahwa kami tetap menjagai nilai-nilai bersih dari korupsi, bukan sekedar jargon, tapi juga dalam aplikasi tugas politik kami dimanapun,” pungkas Hidayat.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya