Berita

hidayat nur wahid/dok. f-pks

Politik

Hidayat Nur Wahid: Yang Paling PKS Sesalkan Adalah Kegagalan PDS

SENIN, 14 JANUARI 2013 | 14:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berusaha menarik simpati para pendukung parpol yang tidak lolos verifikasi faktual KPU.

Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik (BKP), Hidayat Nur Wahid, menghargai rencana gugatan sejumlah parpol yang tidak lolos verifikasi faktual, melalui Badan Pengawas Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hidayat berharap KPU memberi ruang bagi partai-partai tersebut andaikan tuntutan partai-partai tersebut dipenuhi pihak-pihak berwenang.


Bahkan, Hidayat mengatakan, partainya merasa tidak nyaman dengan tidak lolosnya beberapa partai yang merupakan representasi wajah Indonesia sejak dulu.

"Yang paling kami sesalkan adalah tidak lolosnya partai yang merupakan representasi umat Kristiani, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS)," ucapnya, dalam pernyataan tertulis, Senin (14/1).

Sebanyak 14 parpol yang tidak lolos verifikasi faktual KPU membentuk aliansi untuk melakukan gugatan atas keputusan KPU nomor 5/KPTSN/2013 tentang parpol peserta Pemilu 2014, yang disebut cacat hukum dan sebuah hasil konspirasi jahat.

Parpol yang tergabung dalam aliansi itu adalah, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Demokrat (Nasrep), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Buruh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Serikat Rakyat Independen (Sri), Partai Kongres, Partai Republik, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya