Berita

ist

Politik

PKS: Rakyat Tidak Peduli Nomor Urut, Tapi Rekam Jejak

SENIN, 14 JANUARI 2013 | 13:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau pusingkan nomor urut berapa yang akan dipegang parpolnya sebagai peserta pemilu 2014. Menurut PKS, dengan jumlah parpol hanya 10, maka tidak akan ada parpol yang terlalu diuntungkan dengan nomor urut berapapun karena semua nomor mudah diingat.

Selain itu, PKS menilai, masyarakat akan jauh lebih rasional dalam Pemilu mendatang.

"Rakyat akan menilai track record partai ketimbang kharisma tokoh dan kemampuan beriklan sebuah partai," ujar Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik (BKP), Hidayat Nur Wahid, mengomentari rencana pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu yang akan digelar KPU, hari ini (Senin, 14/1).


Dalam pernyataan tertulisnya, Hidayat menyatakan, PKS yakin masyarakat menilai parpol dari track record parpol tersebut terutama aspek bersih dari korupsi, komitmen penegakan hukum dan kerja nyata di tengah masyarakat. Karenanya, PKS merasa nyaman dengan nomor urut berapapun. Meski secara pribadi, ia mengaku ingin PKS mendapat nomor urut di bawah angka lima.

"Yang terpenting untuk kami adalah mesin partai sudah benar-benar siap berlari untuk memenangkan PKS, yang juga artinya memenangkan agenda-agenda rakyat," tambah Ketua Fraksi PKS itu.

Mengenai agenda parpolnya dalam waktu dekat, dia ungkapkan bahwa PKS bakal menyampaikan program perjuangan melalui acara peluncuran logo dan nomor urut kampanye.

"Rakyat akan mengenal mana partai yang bekerja atau hanya bisa berwacana, dan mana partai yang bersih dibandingkan partai bermasalah yang kadernya banyak terbukti korupsi," urainya tegas. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya