Berita

presiden sby/ist

CENTURYGATE

Inilah Kesempatan Demokrat dan SBY untuk Mencuci Diri

RABU, 09 JANUARI 2013 | 13:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mayoritas fraksi di DPR meminta Fraksi Partai Demokrat berada di posisi terdepan untuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) penuntasan kasus dana talangan Bank Century dan memanggil dan memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono.

Pendapat itu disampaikan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1).

"Kami tidak ingin ini jadi beban sajarah, ini kesempatan Demokrat mencuci diri," katanya.


Menurut dia, seharusnya Demokrat malu karena memilih opsi A saat rapat kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century yang masing-masing dibawa dalam Sidang Paripurna DPR. Opsi itu adalah menyetujui adanya bailout Century.

"Setelah ada tersangka BM dan SFC (dua tersangka pertama dalam kasus itu), maka yang benar adalah opsi C ( menyatakan bailout Century menyimpang)," jelas Hendrawan.

Presiden SBY, ungkap Hendrawan, juga akan menyandang beban sejarah jika tidak membiarkan penuntasan status Boediono dalam kasus Bank Century.

"Ini juga beban sejarah bagi SBY. Intinya yang jadi motornya adalah Demokrat," ungkap.

Walau demikian, politisi PDI Perjuangan ini menekankan, tanpa HMP pun, KPK memiliki wewenang untuk memanggil Boediono yang menjabat Wakil Presiden.

Sebagai informasi tambahan, hari ini (Rabu, 9/1) tim kecil Panwas Century menggelar rapat kecil untuk membahas agenda kerja pantia yang masa kerjanya diperpanjang selama satu tahun ke depan itu. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya