Berita

Jusuf Kalla

Golkar Harusnya Dukung JK

MINGGU, 02 DESEMBER 2012 | 11:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai-partai politik harus mempertimbangkan mendukung figur-figur yang dianggap layak menjadi calon presiden, berdasarkan survei opinion leader Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"Mereka layak dipertimbangkan jadi calon partai meski dari luar," ujar Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsyah kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Menurutnya, partai-partai jangan lagi memaksakan calon yang sudah dinilai tidak layak untuk memimpin negeri ini. "Dari Golkar jangan hanya Aburizal. Seakan dia dewa. Demikian juga Gerindra seakan Prabowo nabinya. Pilihlah yang lebih cakap, lebih pintar. Pasti masih banyak," imbuh Iberamsjah.

Untuk Golkar, lanjutnya, hasil survei LSI itu mestinya menjadi dasar kuat untuk mendukung Jusuf Kalla. JK berada pada peringkat kedua kandidat capres berkualitas untuk Pemilu 2014. Sementara, untuk kategori mampu memimpin negara, JK berada di urutan teratas.

"Seharusnya kalau dia (Golkar) jujur beripikir untuk masa depan bangsa, mestinya berpaling ke JK. JK sangat diharapkan rakyat. Itu adalah realita," tandas Iberamsyah.

Ke depan, Iberamsyah menambahkan, partai-partai harus semakin menggenjot kaderisasi. Karena sudah terbukti, berdasarkan survei LSI, para pentolan partai yang tidak layak nyapres. "Mereka memperbaiki kader yang ada sekarang. Contoh yang paling fatal Demokrat. Begitu SBY tak bisa dicalonkan, habis Demokrat. Karena tidak ada kaderisasi," demikian Iberamsjah. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya