Berita

razman arif nasution

Hasil Survei LSI Dipertanyakan

JUMAT, 30 NOVEMBER 2012 | 17:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Beberapa kesimpulan survei opinion leader Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait calon presiden 2014 yang dirilis Rabu kemarin dipertanyakan.

"Saya mengamati apa yang dilakukan LSI ini sesuatu yang baik. Tapi, dari figur-figur yang dinilai lulus atau mendapat scoring di atas 60, ada yang perlu dikritisi," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Constitutional Watch (Icon) Razman Arif Nasution kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 30/11).

Misalnya, Razman mempertanyakan kenapa tokoh yang selama ini dikenal tidak berpikiran plural,  tapi mendapat scoring di atas 60 untuk kategori mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan.

"Jadi ada pertanyaan saya disitu. Seorang figur yang mengusung salah satu agama dalam misi politknya dikategorikan sebagai orang yang berpikiran heterogen," ungkapnya tanpa mau merinci siapa tokoh tersebut.

Sebaliknya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dinilai tidak lolos dalam kategori tersebut. Menurutnya, untuk kategori itu, Aburizal Bakrie mestinya lolos atau mendapat nilai di atas 60. "Wong partainya saja (Golkar) heterogen kok," ungkap bekas anggota DPRD dua periode di Sumatera Utara ini.

Razman juga tidak tahu apakah kriteria yang digunakan para responden dalam menilai seseorang mampu memimpin negara dan pemerintahan. Dia menyontohkan, sosok Sri Mulyani, yang dalam dalam kategori itu berada di urutan ketiga dengan nilai 71. Karena menurutnya, mantan Menteri Keuangan ini juga bermasalah saat duduk di pemerintahan. Dan sampai sekarang disebut-sebut terlibat dalam kasus bailout Bank Century.

Karena itu, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, menurut Razman, sebaiknya dibuka identitas semua responden LSI tersebut. Karena, dari 223 opinion leader yang digunakan LSI sebagai responden, hanya 178 orang yang bersedia dipublikasikan namanya.

"Tolong disebutkan semuanya. Supaya tidak ada kecurigaan. Kredibilitas profesor juga kan ada yang dipertanyakan. LSI jangan sampai seperti lembaga-lembaga survei yang lain, kerap tidak sesuai dengan kenyataan," katanya mengingatkan.

Tapi yang jelas, sambung Razman menambahkan, sampai saat ini hanya quick count atau hitung cepat, produk lembaga survei yang dapat dipertanggungjawabkan. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya