Mahkamah Konstitusi sebelumnya membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dianggap memiliki unsur neoliberalisme dalam pasal per pasalnya. Seperti, kesenjangan yang ditimbulkan akibat adanya pengelompokan mahasiswa berprestasi dengan yang tidak.
Pengelompokan ini menunjukkan mereka yang tidak mampu mengenyam pendidikan dan tidak memiliki prestasi tidak berhak untuk menerima pendidikan secara layak. Padahal, di dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."
"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia secara menyeluruh," ujar Ketua Umum Untuk itu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Arif Fachrudin A pagi ini (Senin, 19/8).
Tapi ironisnya, meski UU BHP sudah dibatalkan, situasi pendidikan di Indonesia saat ini mencapai dalam tahap paling kritis. Lagi-lagi, penyebabnya, pemerintah Indonesia tidak berpihak kepada kepentingan masyarakatnya. Karena pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional juga mendukung neoliberalisme menancap kuat di bumi pertiwi. Terbukti dengan diberlakukannya UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang sudah jelas-jelas tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat.
"Di dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengandung pasal-pasal yang berpihak pada neoliberalisme. Seperti yang ditunjukkan di dalam pasal 90 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Negara Lain. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi asing berdiri di Indonesia. Dan dimungkinkan dapat menanamkan investasi sosial, investasi bisnis maupun ideologi di Indonesia," tegasnya.
Karena itu pukul 11.00 WIB nanti, LMND akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara dan gedung MK , Jakarta. Dalam aksi nanti, LMND menuntut UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi dicabut; dan LMND menolak komersialisasi pendidikan. "Negara harus bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak kepad rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945," tandas Arief. [zul]
