Berita

dipo alam

Dipo Alam Tegaskan Tak Pernah Sebut Nama Kementerian yang Dilaporkan ke KPK

SABTU, 17 NOVEMBER 2012 | 10:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sekretaris Kabinet menegskan bahwa dirinya taat azas dan menghormati azas praduga tak bersalah. Karenanya, dia tak mau menyebut, kementerian mana yang dia laporkan ke KPK pada Rabu malam lalu.

“Bahwa andaikata nama itu benar, itu bukan dari saya. Yang jelas, saya tak pernah sebutkan,” katanya kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Dia mengapresiasi keberanian PNS untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi di tempat mereka bekerja. Menurut Dipo, kongkalikong penggelembungan anggaran tidak akan terjadi kalau hanya dilakukan oleh pejabat kementerian saja. Yang terlibat juga pengusaha dan oknum anggota DPR. Jadi, laporan ke KPK juga menyangkut pihak-pihak yang tersangkut.

Apakah Presiden akan segera mencopot menteri tersebut? Dipo mengatakan, “Presiden tidak langsung main pecat. Biarkan KPK bekerja,” katanya.

Menanggapi pernyataan Mentero Pertanian Suswono bahwa laporan itu surat kaleng, karena tidak jelas indentitasnya, Dipo menjawab secara umum. Bahwa informasi yang masuk kepadanya  sangat banyak. Ada yang mencantumkan indetintas jelas. Ada yang tidak.

Tapi mengenai laporan yang dimasukkan ke KPK, ada lampirannya. Dipo mencross check kepada pejabat eseslon satu, juga kepada menterinya. “Soal mana yang betul, apakah laporan PNS atau penjelasan menteri, saya serahkan sepenuhnya kepada KPK,” kata Dipo. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya