Berita

suswono

Menteri Suswono Akui Pernah Dipanggil Sebelum Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK

SABTU, 17 NOVEMBER 2012 | 09:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sekretaris Kabinet Dipo Alam belum pernah mengungkap siapa jati diri menteri yang diduga menggelembungkan anggaran. Nama mereka telah diserahkan ke KPK. Tapi, kemarin, Menteri Suswono angkat bicara. Rupanya dia merasa jadi salah seorang yang dilaporkan itu.

Kenapa dia merasa dilaporkan? Seperti dilansir Rakyat Merdeka hari ini, Menteri Pertanian itu menceritakan, pernah dipanggil oleh Seskab dan Mensesneg pada Rabu malam lalu. Suswono mengaku saat itu, ditanya tentang dugaan mafia anggaran di kementeriannya.

“Saya diundang Pak Dipo dan Pak Sudi Silalahi pada Rabu (14 November),” kata Suswono di sela acara: Quacquarelli Symonds Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and Exhibition, di Nusa Dua Bali, kemarin.

Dipo Alam melapor ke KPK pada Rabu malam. Dia membawa dokumen di dalam amplop coklat yang tebal dan berukuran besar. Dipo pernah mengatakan penggelembungan anggaran di kementerian melibatkan pejabat struktural, staf khusus dan oknum di DPR. Besaran yang digelembungkan ada yang mencapai Rp 700-an miliar. Proyek ditenggarai tidak terlalu urgent, namun dipaksa diada-adakan.

Sampai sekarang, ada anggaran terkait itu dipending oleh Kementerian Keuangan. Seskab khawatir, jika dicairkan, duit negara itu bakal jadi bancakan. Dipo juga pernah menyampaikan, laporan dugaan penggelembungan, diterima dari PNS di kementerian yang mengaku sebagai abdi negara. Mereka termasuk orang yang merasa “ditekan” dan berani melapor karena tidak mau jadi korban kasus penggelembungan anggaran.

Namun, di mata Suswono, laporan itu sekedar surat kaleng, karena tidak ada identitasnya. “Sangat gegabah surat kaleng diungkap ke publik sebelum klarifikasi,” paparnya.

Menteri asal PKS itu mengaku sudah membaca surat laporan tersebut dan menganggap isinya fitnah. “Saya sudah baca surat itu. Banyak yang mengandung fitnah dan ketidakbenaran,” katanya.

Meski begitu, tak mengapa dia dilaporkan ke KPK. Malah, kata Suswono, dia yang mendorong Dipo melapor, agar tidak menjadi isu liar di publik. “Saya siap dan senang bisa diundang ke KPK. Saya akan sangat senang bisa menyampaikan ke KPK. Apapun yang KPK minta akan saya jelaskan apa adanya. Saya sangat-sangat siap,” kata dia.

Proyek apa yang dipermasalahkan? Suswono tak merincinya. Dia bilang, proses tender di kementeriannya kini dilakukan melalui elektronik. Konsultasi dan prosedur dilakukan dengan benar. Dan dia yakin tak ada penyimpangan.

Apakah siap dicopot dari kabinet? Suswono menjawab diplomatis. “Kalau kaitan reshuffle, sekali lagi itu hak Presiden. Mau ada kasus apa, atau tidak ada kasus apapun, itu hak Presiden. Itu harus dihormati.” [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya