Jangan Sampai Jokowi Kabulkan Tuntutan Buruh hanya Demi Popularitas

Orientasi populis yang mengabaikan kepentingan jangka panjang dengan memamfaatkan miopia dan ketidakpahaman masyarakat berbahaya bagi ekonomi dan pembangunan Indonesia.

"Kasus UMP  DKI yang mencapai 2,2 juta dan demo buruh mendesak UMP mencapai 2,7 juta mencerminkan fakta tersebut," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjutak kepada Rakyat Merdeka Online Jumat (16/11).

Sebelumnya, dalam rapat di Balai Kota, Rabu (14/11), Dewan Pengupahan menetapkan UMP Rp 2.216.243,68, naik sekitar 112 persen dari kebutuhan hidup layak Rp1.978.789 per bulan. Pengusaha menolak angka ini dan langsung walk out dari ruang rapat. Bahkan mereka berencana menggugat Pemerintah DKI Jakarta apabila menetapkan UMP 2,2 juta tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sendiri belum memberikan persetujuan atas UMP Provinsi DKI tersebut. Karena pengusaha dan serikat belum ada kesepakatan. Apalagi dia mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan Dewan Pengupahan tersebut.

Melanjutkan keterangannya, Dahnil mengakui bahwa semua pihak bersepakat bahwa buruh harus sejahtera. Tapi, katanya, perlu disadari bahwa hampir 80 persen bisnis di Indonesia adalah usaha kecil dan pasti mengalami kesulitan ketika UMP sangat tinggi.

"Belum lagi UMP tinggi mengancam potensi PHK yang juga tinggi atau industri besar akan lari karena merasa Indonesia tidak kompetitif dan kondusif bagi investasi. Kondisi seperti ini sebenarnya mengancam buruh itu sendiri," ungkapnya.

Yang paling berbahaya, masih kata Dahnil menambahkan, adalah politisi dan pejabat negara, kepala daerah yang memanfaatkan desakan buruh untuk UMP ini sebagai arena pencitraan populis. "Tindakan-tindakan ini akan membahayakan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang," demikian pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang ini. [zul]