Presiden Parsindo: Dipo Alam Sama Saja Tampar Muka SBY

Langkah Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, membuka "borok-borok" kementerian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II memperkeruh kondisi politik dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang suksesi 2014.
Semestinya, jika Dipo Alam menjadi pembina kementerian, seharusnya dia membina ke dalam, bukan menelanjangi kelemahan-kelemahan kementerian.

"Itu sama saja menampar muka SBY sebagai Presiden dan mengesankan pemerintahan SBY bobrok serta penuh dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lebih dari itu menunjukkan kegagalan Dipo Alam sebagai Sekab," ujar Presiden Partai Suara Rakyat Independen Indonesia), HM. Jusuf Rizal (Parsindo) di Jakarta (Kamis, 15/11).

Menurut Jusuf Rizal, upaya membongkar berbagai kasus korupsi merupakan tugas setiap warga negara agar bangsa ini makin baik. Tapi dalam konteks kenegaraan, selaku Seskab, seharusnya Dipo Alam lebih dulu melakukan pembinaan ke dalam bagi para pejabat yang dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Tidak serta merta membuka "borok-borok" andaikata ada kelemahan dalam sistim pemerintahan.

Karena disadari adanya kelemahan itulah, maka dibuat Seskab. Tapi, menurut Jusuf Rizal yang juga memimpin LSM penggiat anti korupsi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)  ini tugasnya bukan untuk "menelanjangi" kelemahan pemerintah di luar tupoksinya. Seharusnya melakukan pembinaan dulu dengan meningkatkan peran Inspektorat  Jenderal (bidang pengawasan) di setiap instansi pemerintah.

"Jadi tugas Seskab itu makin tidak jelas. Mau membantu meringankan tugas Presiden SBY atau justru membuat kisruh yang kemudian menimbulkan lunturnya kepercayaan rakyat kepada integritas dan profesionalisme pemerintah mengelola bangsa ini. Apa yang dilakukan Dipo Alam melanggar etika tata kelola pemerintahan yang semestinya serta terkesan cari sensasi," tambah Jusuf Rizal.

Menurut Jusuf Rizal, jika bicara penyalahgunaan wewenang tidak ada satupun kementerian yang bersih dari KKN. Dan bila bicara jujur dari hati nurani, sangat sulit mencari pejabat yang "bersih" dari kemungkinan tidak terimbas KKN. Untuk itu, semestinya Dipo Alam melakukan langkah "pembinaan" dulu kedalam. Berikan peringatan dengan sanksi yang tegas. Bila bandel temuannya diserahkan ke Inspektorat Jenderal untuk diproses hukum dengan terus dipantau.

Jika Dipo Alam bergerak seperti "Dewa Mabuk", kan menjadi mubazir peran Inspektorat Jenderal. Kalau demikian baiknya dibubarkan saja Inspektorat Jenderal, lalu perannya diambil alih Seskab. Dengan demikian negara tidak perlu mengeluarkan anggaran buat Inspektorat Jenderal, toh selama ini memang sudah menjadi "macan ompong" yang membuat subur KKN, tapi tidak pernah dibenahi.

Lebih tepat lagi jika  SBY, lebih baik mengganti Seskab Dipo Alam. Selainjutnya Dipo diberi jabatan di Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang nasibnya kian tidak jelas. "Selain itu Dipo Alam juga perlu melakukan "bersih-bersih" di lingkungannya dulu, agar jangan sampai seperti pepatah 'gajah di pelupuk mata tidak terlihat, namun semuat di seberang lautan terlihat jelas'," tegas pria berdarah Madura dan Batak itu. [zul]