Berita

Sayap PAN: Biang Kerok Penganiayaan TKI di Malaysia Pemerintah Sendiri

RABU, 14 NOVEMBER 2012 | 04:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Biang kerok sesungguhnya atas maraknya insiden kekerasan, penganiayaan dan bahkan pemerkosaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah pemerintah sendiri. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mesti bertanggung jawab karena memfasilitasi anak-anak bangsa bekerja di Malaysia dengan kemasan menarik berupa pahlawan devisa negara.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Garda Muda Nasional Kuntum Khoiru Basa (Selasa, 13/11).

"Jadi jangan mencari kambing hitam. Tidak akan terjadi pemerkosaan tersebut kalau pemerintah tidak mengirimkan rakyatnya ke negeri orang untuk menjadi kuli-kuli asing. Sesungguhnya orang-orang yang jadi TKI tersebut tak lain adalah para rakyat yang lemah yang diperjualbelikan negara," tegas Kuntum.

Karena itu menurut Kuntum, Pemerintah harus menggenjot pemaksimalan tenaga kerja Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memberi peluang kepada rakyat bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting pemerintah menciptakan lapangan kerja baru.

"Dan bangsa Indonesia juga jangan mau jadi kuli. Harus mengubah pola pikir secara massal. Jangan bermental tempe, seperti kata Bung Karno. Bangkitkan jiwa interpreneur dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri," demikian Kuntum, Ketua Umum underbouw organisasi sayap PAN ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya