Berita

Rieke Diah Pitaloka

Rieke Disarankan Mundur dari DPR

KAMIS, 08 NOVEMBER 2012 | 14:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rieke Diah Pitaloka disarankan mundur dari DPR setelah disahkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai calon gubernur Jawa Barat. Saat ini Rieke duduk di Komisi IX DPR yang menangani masalah kesehatan, transmigrasi dan ketenagakerjaan.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa, mengungkapkan pengunduran diri Rieke dari DPR ini akan semakin menunjukkan ke publik bahwa dia bersungguh-sungguh ingin membangun Jawa Barat dan bukan maju hanya sekadar mencari peruntungan, yang kalau gagal, bisa kembali ke Parlemen.

"Hal ini juga bisa mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya," ujar Teguh (Kamis, 8/11).

Rieke selama ini dikenal kritis dan konsisten dalam membela hak-hak buruh. Teguh yakin, pengganti Rieke nanti juga akan bisa melakukan hal serupa bahkan lebih.

"BS kader PDIP tulen dan sudah bekerja keras membesarkan PDIP sejak lama," sambungnya.

BS yang dimaksud oleh Teguh adalah Beathor Suryadi. Beathor satu daerah pemilihan dengan Rieke dan Taufiq Kiemas pada pemilihan umum 2009 lalu, yaitu Jawa Barat II yang melingkupi daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pada Pemilu lalu, Taufiq nomor urut 1, Rieke nomor 2, dan Beathor di urutan ketiga. Bila Taufiq atau Rieke mundur, maka yang berhak menggantikan adalah Beathor.

Dukungan agar BS duduk di Senayan menggantikan Rieke juga bergulir. Saat ini, beredar BlackBerry Messenger di kalangan sesama aktivis perihal dukungan kepada aktivis senior tersebut.

"BS adalah seorang aktivis yang sangat idealis, memperjuangkan upah pekerja dan prajurit rendahan TNI-Polri di atas Rp 6 juta, menghapus sistem outsourcing, serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia," demikian salah satu kutipan dari BBM tersebut. [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya