Berita

ilustrasi

GMN akan Kawal Upaya Pemutusan Mata Rantai Korupsi di Parpol

RABU, 17 OKTOBER 2012 | 17:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Maraknya tindak pidana korupsi di kalangan gubernur/bupati/walikota tidak lepas dari praktik mahar atau setoran kepada partai pengusung untuk mendapat tiket sebelum pemilihan kepala daerah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Garda Muda Nasional (GMN) Kuntun Khoiru Basa petang ini (Rabu, 17/10). GMN merupakan organisasi sayap PAN.

"Ini merupakan analisa GMN selama ini dengan mengamati mengapa para bupati/walikota/gubernur banyak yang tersangkut dan akhirnya nyantri di balik jeruji," ujarnya.

Kuntum menjelaskan, PAN sejak awal telah memulai memberantas korupsi dari rumah sendiri. Yakni dengan cara ditiadakannya pungutan/mahar bagi calon bupati/walikota atau gubernur.

"Pak Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) sebagai Bapak Reformasi Jilid 2 secara tegas mengatakan tidak boleh memungut sepeser pun dari para calon. Dan siapapun kader yang kedapatan melakukan hal tersebut, akan ditindak dan dipecat," ungkap Kuntum.

Atas ketegasan dan sikap Hatta Rajasa itu, saat ini sudah ada tiga Ketua DPD PAN di daerah yang dipecat karena melakukan pemungutan kepada calon kepala daerah yang akan diusung.

"Langkah yang dilakukan oleh Hatta Rajasa merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia dan patut ditiru oleh partai-partai lain. Bila perlu dibuatkan aturan baku berupa UU-nya," usul Kuntum.

Karena apabila praktik mahar ditiadakan, Kuntum yakin kepala daerah yang terpilih tidak lagi kebingungan mencari uang-uang haram melalui korupsi untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk membayar mahar kepada parpol pengusung.

"Saya selaku Ketua Umum GMN berani mengklaim bahwa hanya PAN partai yang bersih dari pungutan mahar tersebut," jelas Kuntum.

Karena itulah, dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 2012, yang diperingati setiap 28 Oktober, GMN akan membuat terobosan baru. Yakni melakukan pengawalan untuk membasmi sumber-sumber korupsi. "Korupsi yang telah berurat berakar di Indonesia harus diputus dari akar-akarnya. Salah satu letak akar tersebut ada di parpol," demikian Kuntum. [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya