Berita

ilustrasi

Anggota DPR Prihatin Kasus Kekerasan Meningkat

JUMAT, 12 OKTOBER 2012 | 16:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar Ahmed Zaki Iskandar  prihatin terus meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi di tanah air. Parahnya, kasus kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat seperti konflik antar warga, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah menengah umum.

Zaki mengatakan, kemarin misalnya tawuran mahasiswa kembali terjadi di Makasar, tepatnya di Universitas Negeri Masakar (UNM). Dalam bentrokan antar fakultas  tersebut 2 mahasiswa tewas. Pada hari yang sama di Jakarta terjadi  tawuran pelajar yang  melibatkan SMK 71 Cawang dan SMK Bakti Jakarta.

Sedangkan hari ini (12 ) di Makasar sekelompok orang menyerang warga di Makasar, Sulawesi Selatan, terkait sengketa lahan. Para penyerang membakar sebuah rumah dan 61 motor milik penyerang dibakar warga.

Sebelumnya, pantauan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyebutkan tingkat kekerasan  setiap tahun terus meningkat. Tahun 2011, dari hasil pantauan  ada 5 juta kasus kekerasan yang ditangani jalur hukum.

Zaki mengatakan intensitas kekerasan yang terus meningkat  tidak boleh dibiarkan terus menerus. Harus ada upaya pencegahan sedini mungkin. Untuk itu, sebagai langkah antisipasi mengoptimalkan kinerja aparat keamanan  seperti kepolisian dan juga aparat intelejen.

"Masyarakat juga harus dilibatkan. Selain dilibatkan pada aspek keamanan, masyarakat juga harus diakarkan pendidikan multikulturalisme," tutur Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang ini.

Dengan pendidikan multikularisme, tambah Zaki, anggota masyarakat diberi pemahaman untuk menghargai kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok lain. "Tindakan kekerasan hanya dimiliki oleh negara dalam lingkup penegakan hukum, dalam hal ini adalah TNI dan Polri," ujar Zaki.

Lebih lanjut Zaki mengatakan kekerasan seringkali berhubungan dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, kalau  mau mencegah dan menghentikan tingkat kekerasan dan konflik yang terjadi di masyarakat, peningkataan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang mutlak dilakukan.

"Jadi, peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tugas utama yang harus dilakukan pemerintah jika ingin mencegah terjadinya konflik atau tingkat kekerasan  yang terjadi di masyarakat, “ pungkas Zaki yang disebut-sebut sebagai calon kuat Bupati Tangerang dalam Pemilukada Kab. Tangerang Desember 2012 mendatang.  [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya