Sekjen PDIP: Kalau Jadi Kapolri, Saya Merasa Dipermalukan

Kapolri dan jajaran elit korps Bhayangkara harus malu karena sudah disentil Presiden SBY lewat pidatonya tadi malam.

"Tantangan buat Polri, kalau saya sebagai Kapolri, merasa dipermalukan. Maka saya pulang kandang untuk membuka semua kasus-kasus yang ada," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/10).

Karena itu, Polri harus sigap menanggapi dan menindaklanjuti pidato terkait kisruh KPK-Polri itu. "Harus ditunjukkan kemampuan menuntaskan masalah hukum yang dibebankan yang sedang diproses di Kepolisian," katanya lagi.

Karena kemarin, Presiden sudah meminta jajaran Polri untuk mengvalusi dan juga memilah mana kasus yang harus ditangani, KPK dan mana Polri. Untuk kasus simulator SIM ditangani KPK dan kasus pengadaan barang dan jasa lainnya ditangani Polri.

"Ini harus menjadi titik balik Polri untuk membongkar kasus-kasus yang sedang diproses penyidikan yang mengendap demi harga diri dan kewibawaan Polri," ujarnya.

Ia pun yakin, Polri akan mampu menunjukkan keprofesionalnya dan terpenting mampu bersinergi dengan lembaga pimpinan yang lain. Karena pasti tidak bisa sendiri.

"Itu pidato Presiden titik awal kalau Polri mau bangkit dan mau dicintai masyarakat bahwa garda terdepan bersama KPK dan Kejaksaan menuntaskan masalah-masalah korupsi besar," jelasnya.

PDIP, sambung Tjahjo, sepakat dengan tidak ada kekuatan manapun yang bisa melemahkan KPK, Polri dan Kejaksaan. KPK harus diperkuat secara sistem. KPK dibentuk karena Kejaksaan dan Kepolisian belum optimal melaksanakan proses penegakan hukum.

"Dengan adanya KPK semua bisa bersenergi dalam rangka penegakan hukum," demikian anggota Komisi I DPR. [zul]