Revisi UU merupakan hal yang biasa di DPR. Tapi, niat merevisi harus untuk menyempurnakan dan menutup kelemahan serta kebocoran-kebocoran yang ada dalam UU yang akan direvisi tersebut.
"Kalau untuk memperkuat, itu mestinya tidak menjadi persoalan," jelas Ketua DPR, Marzuki Alie di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, DPR Senayan, Jakarta, Selasa (9/10).
Marzuki mengakui, pimpinan DPR belum mengetahui apakah revisi UU KPK yang diributkan belakangan in untuk memperlemah atau memperkuat. Alasannya, draft revisi itu belum sampai ke Rapat Paripurna DPR.
"Prosesnya masih panjang. Dari Komisi III ke Baleg (Badan Legislasi). Dari Baleg ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk diagendakan. Dari Bamus baru ke Paripurna. Intinya inikan baru rancangan. Ini banyak yang belum tahu (isinya)," ungkap Marzuki.
Karena itu, masih kata Marzuki Alie, rencana revisi UU KPK ini belum bisa disebut diinisiasi oleh DPR. "Di DPR pun tidak bisa keluar begitu saja. Karena ada juga beberapa fraksi kirim surat penolakan ke pimpinan," sambung politisi Partai Demokrat ini.
Ia pun mengajak semua kalangan berpikir positif. Bahwa tidak semua DPR DPR mau memperlemah KPK. "Masih banyak DPR berpandangan sama Presiden. Apapun isunya, baik untuk memperkuat dan memperlemah, lebih baik diabaikan saja," tambahnya.
Meski begitu, Marzuki tampaknya juga mengamni bahwa revisi UU KPK sudah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Tapi dia tidak berhak untuk mencabut rencana revisi UU KPK itu dari Prolegnas.
"Prolegnas itu rencana. Yaitu apa saja yang akan dibahas, dibuat dan revisi. Maka tidak ada masalah. Nggak apa-apa. Semua masih perencanaan. Tidak ada hak pimpinan mencabut (dari) Prolegnas. Kalau mau cabut, akan dicabut dari Paripurna," tandasnya. [zul]
