Berita

Fungsi Keamanan Jangan Cuma Diartikan Penegakkan Hukum

SENIN, 08 OKTOBER 2012 | 19:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL.  Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan di era kekinian, dalam kondisi negara dan bangsa, terkondisikan secara obyektif ada elemen bangsa tidak jujur. Mereka disibukan persoalan pollitik, hukum, bahkan KPK vs Polri yang cakar-cakaran.

Menurut dia, banyak yang lupa dengan fungsi dominan lain yakni upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yakni fungsi pertahanan oleh TNI.

"Ini merupakan buah karya reformasi karena peran ABRI dulu sangat sistemik, mendominasi praktek kekuasaan pemerintah Indonesia,"  ujar  Agun  dalam diskusi "Peran TNI Dalam Menjaga NKRI" di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).          


Selain itu, kata politisi Golkar ini, yang terlupakan hari ini adalah bagaimana menjaga ruang pertahanan dan keamanan negara, melindungi tumpah darah bangsa dan negara.  

"Ini fungsi-fungsi negara yang tidak pernah mendapatkan perhatian.  Fungsi keamanan jangan diartikan hanya penegakan hukum saja," ujar Agun.

Dalam hal ini, katanya lagi, fungsi teritorial harus dilakukan dan perlu diperhatikan. Caranya dengan memgoptimalkan di desa-desa lewat Babinsadan membangun pola pikir semuanya dengan NKRI, Indonesia raya dan bukan kapitalisme.

"Kita harus jujur bahwa fungsi pertahanan jelas, yang sekarang tidak bisa dilakukan dalam fungsi pertahanan itu dengan alutsista, bukan itu. Ada fungsi teritorial, di darat, laut dan udara," pungkasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya