SBY Harus Tepati Janji sebagai Panglima Perang Melawan Korupsi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI menilai Presiden SBY agak lamban, dan bahkan terksesan membiarkan perseteruan atau konflik terbuka Polri dan KPK.

"Presiden harus menepati janjinya sebagai panglima terdepan memberantas korupsi sehingga KPK tidak porak poranda," ujar Wakil Ketua DPD, dalam jumpa pers Laode Ida bersama anggota DPD lainnya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

Kalau SBY sebagai panglima negeri ini lambat mengambil tindakan, koruptor berjaya dan tertawa. Karena KPK, tegas Laode Ida  adalah lembaga terdepan memberantas korupsi. Karena itu tidak boleh dilemahkan. "Kami sadari juga Polri harus diperkuat, tapi jangan kita bentrokkan (Polri) untuk melemahkan KPK," ungkapnya.

Makanya, DPD mendesak Presiden untuk meminta Polri menghentikan manuver melemahkan KPK.

"Presiden harus memastikan Polri menghentikan manuvernya. Dan jangan lagi  dipertontankan seperti ini ke depannya agar kasus seperti Century, Hambalang dan Wisma Atelit bisa diselesaikan," pungkasnya. [zul]