Hari ini, Rabu (3/10), kaum buruh melakukan aksi mogok dan demo di berbagai wilayah di Indonesia. Aksi kali ini sebagai respon atas banyaknya persoalan ketenagkerjaan yang tidak tertangani dengan baik oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Ketenagakerjaan, terutama mengenai penghapusan sistem outsourcing atau kerja kontrak dan upah murah.
"Saat ini membuat buruh resah dan jauh dari jaminan untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak seperti yang diamanahkan UUD'45 dan UU No.13/2003 jo UU No.21/2000," ujar Ketua Departemen Advokasi Buruh Tani Nelayan DPP PKS, Indra sepeti dalam rilisnya, Rabu (3/10)
Outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, serta praktek upah murah jelas anggota komisi III ini menyebabkan buruh tidak memiliki masa depan yang lebih baik.
"Dari perspektif tidak adanya jaminan kepastian masa depan tersebut, maka praktek-praktek itu sangat dapat dikatakan sebagai bentuk perbudakan modern," ungkapnya
Lalau apa persoalan mendasar kenapa akhirnya para buruh harus rela turun kejalan dengan menghabiskan waktu dan berpnas-panasan, menurut Indra, selama ini pemerintah gagal dan lalai untuk memenuhi amanah UU. dan Law enforcemen atas pemenuhan hak dasar buruh selama ini sangat lemah.
"Pemerintah lebih sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis dalam memenuhi hak buruh. Jadi tidak aneh buruh akan terus berdemonstrasi dan turun kejalan. Saya mendesak pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan para buruh, menghapus praktek Outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, serta praktek upah murah," pungkas Indra yang baru dirotasi dari Anggota Komisi IX.
[dem]
