BPK Temukan Banyak Penyimpangan dalan Perjalanan Dinas Pemerintah

Hasil pemeriksaan semster I tahun 2012 yang perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan antara lain terkait perjalanan dinas.

Hal ini diungkap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo dalam penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 kepada DPR saat sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10).

Hasil pemeriksaan BPK, kata Hadi, adanya kerugian negara atau daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus dengan memakan biaya senilai Rp77 miliar.

"Dari total kerugian negara atau daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan," jalas Hadi.

Dijelaskan Hadi, penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Selain itu juga disebabkan oleh pengendalian atasan secara langsung yang lemah serta pejabat terkait tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.

"Serta terdapat biro perjalanan dinas yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu," pungkasnya. [zul]