Berita

WNI di Luar Negeri Tuntut Dapil Sendiri pada Pemilu 2014

SELASA, 02 OKTOBER 2012 | 10:01 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di luar negeri meminta untuk luar negeri memiliki daerah pemilihan (dapil) sendiri dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif 2014.

Hal itu disampaikan dua petinggi organisasi yang memayungi para perantau Indonesia di Amerika, Indonesia Diaspora Network United States of America, Duta Merlin dan Muhammad Arif saat berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, kemarin (Senin, 1/10).

"Selama ini kami tidak mengenal anggota DPR yang mewakili suara WNI yang bermukim di luar negeri. Mereka juga tidak memahami persoalan yang kami hadapi. Kami berharap pada pemilu legislatif mendatang, WNI yang ada di luar negeri punya daerah pemilihan (dapil) sendiri," ujar Duta Merlin di hadapan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Duta Merlin yang berasal dari Sumatera Barat ini optimistis partisipasi WNI di luar negeri akan meningkat jika mereka memiliki dapil sendiri. Selama ini suara pemilih WNI yang di luar negeri dihimpun ke dapil DKI Jakarta 2, yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri.

"Harapan kami bukan hanya peningkatan partisipasi dalam pemilu tetapi membangun soliditas di antara sesama WNI untuk peduli terhadap berbagai persoalan bangsa. Di luar negeri banyak organisasi kemasyarakatan yang menaungi WNI. Partisipasi mereka harus terus kita dorong,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama Muhammad Arif mengatakan jumlah WNI yang bermukim di luar negeri mencapai antara 6 juta sampai 8 juta orang. Perhatian pemerintah Indonesia kepada para WNI perantauan itu, katanya sudah mulai meningkat. Di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) misalnya sudah ada unit yang menangani Diaspora.

"Kami berharap dalam pemilihan umum 2014 nanti bisa difasilitasi untuk punya (dapil) sendiri. Kami ingin yang mewakili WNI di luar negeri adalah mereka yang memahami beragam persoalan yang kami hadapi di sana seperti masalah buruh migran dan lain sebagainya," ujar Arif WNI asal Jawa Barat ini.

Arif menambahkan dengan adanya dapil sendiri, aspirasi masyarakat di perantauan semakin terperhatikan. “Perantau tidak lagi berbicara untuk kepentingan pribadi, tetapi apa yang mereka bisa perbuat untuk bangsanya. Semangat ini dapat ditumbuhkan dengan memberi mereka ruang berpartisipasi, salah satunya melalui pemilu," pungkasnya.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan berdasarkan UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, suara pemilih WNI di luar negeri masuk ke dalam dapil DKI Jakarta II. KPU, kata Husni, hanya berwenang menetapkan dapil untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya