. Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai konsensus politik bangsa adalah untuk meluruskan kekeliruan paradigma pengelolaan negara yang tidak sejalan dengan cita-cita keadilan sosial.
Sebagai anak kandung gerakan reformasi, DPD memiliki kewajiban moral dan komitmen untuk terus mengupayakan reformasi penyelenggaraan negara dengan melakukan evaluasi kritis terhadap kondisi dan kebijakan negara di berbagai bidang.
Demikian disampaikan ketua DPD, Irman Gusman saat pidato kebangsaan sidang paripurna istimewa DPD RI dalam rangka peringatan sewindu DPD RI di Gedung Nusantara V DPD/MPR/DPR, Jakarta (Senin, 1/10).
Irman Gusman menegaskan, betapa pentingnya semangat dalam membangun sistem demokrasi, sistem ekonomi, dan hukum yang berkeadilan bagi rakyat dan seluruh daerah yang juga berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Di bidang politik, pangkal ketidakadilan bermula dari ketidakselarasan antara watak negara dengan watak bangsa. Eksistensi kebangsaan Indonesia yang ditandai oleh keragaman sosiologis, demografis, dan kultural cenderung dinafikan dan dilemahkan oleh watak penyelenggaraab negara yang sentralistik.
"Dampak buruk dari model penyelenggaraan negara seperti ini adalah sistem representasi politik yang elitis, oligarkis dan
top-down, yang melemahkan potensi dan artikulasi politik rakyat di tingkat akar rumput serta menimbulkan ketimpangan dalam pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah," ungkapnya
Fenomena politik seperti itu pada akhirnya, kata Irman, akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada partai politik yang dinilai lebih melayani kepentingan segelintir elit politik daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
"Partai politik sebagai saluran demokrasi tak pelak mengalami krisis kewibawaan. Padahal sebenarnya, kita berharap partai politik dapat memperkuat sistem demokrasi, keadilan sosial, hukum, ekonomi yang sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945," bebernya
Oleh karena itu, Irman menegaskan bahwa DPD RI memiliki tanggung jawab politik untuk ikut serta memperbaiki kualitas kehidupan politik kebangsaan. Salah satu filosofi penting kelahiran DPD RI adalah untuk menciptakan prinsip dan nilai keadilan berbasis kepentingan bangsa dalam proses pengambilan kebijakan negara dalam rangka penyeimbangan terhadap kecenderungan sentralisasi dan homogenisasi kekuasaan yang berjalan dengan tuntutan otonomisasi dan desentralisasi.
"Untuk itu, pada hari ulang tahun DPD hari ini kami ingin mempertegas komitmen sebagai lembaga perwakilan daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah demi kemakmuran bangsa Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.
Sesudah paripurna, acara dilanjutkan dengan pameran foto jurnalistik di depan gedung nusantara V. Dalam acara ini dihadiri Ketua DPR RI Marzuki Alie, Sekjen DPR Nining Indra Saleh, Wakil Ketua MPR Melani Suharli Leimina, Lukman Hakim Syarifudin, dan seluruh anggota DPD RI.
[ysa]
